Lima Saran Dino dan Respons Istana Soal Diplomasi

VISI.NEWS | JAKARTA - Perdebatan mengenai intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian publik setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyampaikan lima saran terkait pola diplomasi presiden. Pandangan tersebut kemudian mendapat tanggapan langsung dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang memberikan klarifikasi terhadap sejumlah poin, khususnya mengenai biaya perjalanan luar negeri.

Dalam konteks diplomasi modern, perdebatan ini tidak semata menyangkut frekuensi kunjungan presiden ke berbagai negara, melainkan juga menyentuh pertanyaan yang lebih luas mengenai efektivitas diplomasi, efisiensi anggaran negara, transparansi kebijakan luar negeri, serta pembagian peran antara presiden dan menteri luar negeri.

Dino menyampaikan pandangannya melalui sebuah video yang diunggah pada 30 Mei 2026. Ia mengaku berbicara sebagai sahabat lama Presiden Prabowo sekaligus mewakili pandangan sebagian kalangan hubungan internasional dan masyarakat yang mempertanyakan tingginya intensitas perjalanan luar negeri kepala negara.

"Sebagai sahabat lama Bapak, saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia, mengimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini," ujar Dino dalam keterangannya dikutip, Selasa (2/6/2026).

Menurut Dino, sejak menjabat sebagai presiden, Prabowo menjadi salah satu kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan internasional. Dari sudut pandang Dino, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai biaya yang harus ditanggung serta efektivitas hasil yang diperoleh dari setiap kunjungan.

"Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya konsumsi, biaya protokoler dan pengamanan," katanya.

Berangkat dari penilaian tersebut, Dino menawarkan lima saran yang menurutnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menjalankan diplomasi Indonesia ke depan.