Lima Saran Dino dan Respons Istana Soal Diplomasi

VISI.NEWS | JAKARTA - Perdebatan mengenai intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian publik setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyampaikan lima saran terkait pola diplomasi presiden. Pandangan tersebut kemudian mendapat tanggapan langsung dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang memberikan klarifikasi terhadap sejumlah poin, khususnya mengenai biaya perjalanan luar negeri.

Dalam konteks diplomasi modern, perdebatan ini tidak semata menyangkut frekuensi kunjungan presiden ke berbagai negara, melainkan juga menyentuh pertanyaan yang lebih luas mengenai efektivitas diplomasi, efisiensi anggaran negara, transparansi kebijakan luar negeri, serta pembagian peran antara presiden dan menteri luar negeri.

Dino menyampaikan pandangannya melalui sebuah video yang diunggah pada 30 Mei 2026. Ia mengaku berbicara sebagai sahabat lama Presiden Prabowo sekaligus mewakili pandangan sebagian kalangan hubungan internasional dan masyarakat yang mempertanyakan tingginya intensitas perjalanan luar negeri kepala negara.

"Sebagai sahabat lama Bapak, saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia, mengimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini," ujar Dino dalam keterangannya dikutip, Selasa (2/6/2026).

Menurut Dino, sejak menjabat sebagai presiden, Prabowo menjadi salah satu kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan internasional. Dari sudut pandang Dino, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai biaya yang harus ditanggung serta efektivitas hasil yang diperoleh dari setiap kunjungan.

"Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya konsumsi, biaya protokoler dan pengamanan," katanya.

Berangkat dari penilaian tersebut, Dino menawarkan lima saran yang menurutnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menjalankan diplomasi Indonesia ke depan.

Saran pertama berkaitan dengan pemanfaatan teknologi komunikasi. Menurut Dino, banyak pembicaraan bilateral yang sebenarnya dapat dilakukan melalui sambungan video, telepon, atau konferensi daring tanpa harus selalu disertai kunjungan fisik. Ia mencontohkan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang disebut telah berkali kali berkomunikasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui sambungan telepon tanpa harus melakukan pertemuan bilateral langsung.

Dari sisi analisis, gagasan ini mencerminkan perubahan praktik diplomasi global pascapandemi yang membuat komunikasi virtual semakin diterima sebagai bagian dari hubungan antarnegara. Namun demikian, sejumlah pengamat juga berpendapat bahwa pertemuan langsung tetap memiliki nilai strategis tersendiri karena memungkinkan negosiasi yang lebih mendalam dan pembangunan hubungan personal antar pemimpin.

Saran kedua adalah memaksimalkan forum internasional sebagai sarana bertemu banyak pemimpin dunia sekaligus. Dino menilai setiap kehadiran dalam forum multilateral seharusnya dimanfaatkan untuk menggelar sejumlah pertemuan bilateral dalam waktu bersamaan sehingga lebih efisien dari sisi biaya maupun waktu.

Ia bahkan mengusulkan formula "1 plus 8", yakni setiap kunjungan ke forum internasional diharapkan menghasilkan sedikitnya delapan pertemuan bilateral dengan pemimpin negara lain yang hadir dalam forum tersebut.

Saran ketiga menyoroti aspek perencanaan dan transparansi. Dino menilai kunjungan luar negeri presiden perlu direncanakan lebih sistematis dan diinformasikan kepada publik jauh hari sebelum keberangkatan.

"Baik Seskab Teddy atau Menlu Sugiono perlu mengumumkan rencana kunjungan Presiden ke suatu negara satu bulan sebelumnya, atau minimal seminggu sebelum hari-H," ujar Dino.

Dalam pandangannya, keterbukaan informasi mengenai agenda kunjungan akan memperkuat prinsip akuntabilitas serta membantu publik memahami tujuan strategis dari setiap perjalanan yang dilakukan.

Saran keempat adalah memperbanyak penerimaan tamu negara di Indonesia dibandingkan melakukan perjalanan ke luar negeri. Dino mencontohkan pendekatan yang dijalankan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang lebih sering menerima pemimpin dunia di Beijing.

Menurut Dino, pola tersebut dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai tuan rumah diplomasi internasional.

Sementara itu, saran kelima berkaitan dengan pembagian peran antara presiden dan menteri luar negeri. Dino berpendapat bahwa sebagian besar misi diplomatik yang bersifat teknis dan taktis dapat didelegasikan kepada Menteri Luar Negeri Sugiono.

"Di sini Menlu Sugiono harus melepaskan diri sebagai bagian dari entourage Presiden, yang harus selalu berada di samping Presiden. Ingat, Menlu Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa, dan Retno Marsudi semuanya tidak pernah menempatkan diri sebagai bagian dari entourage presiden dan mereka fokus total untuk menangani politik luar negeri," tuturnya.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, usulan tersebut mencerminkan keinginan agar fungsi diplomasi dapat dijalankan secara lebih terdistribusi tanpa harus selalu melibatkan kepala negara dalam setiap agenda internasional.

Namun, pandangan Dino tidak sepenuhnya diterima begitu saja. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan tanggapan terhadap sejumlah poin yang disampaikan, terutama terkait isu biaya perjalanan luar negeri presiden.

"Kemudian berikutnya, karena saya di-mention oleh Pak Dubes Dino, saya mau luruskan beberapa hal," kata Teddy.

Teddy menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan. Namun ia menegaskan bahwa terdapat sejumlah hal yang perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

Salah satu poin utama yang disampaikan Teddy adalah mengenai pembiayaan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo. Menurutnya, kelebihan biaya dalam sejumlah perjalanan tidak dibebankan kepada negara, melainkan ditanggung secara pribadi oleh presiden.

Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dalam diskusi publik karena isu biaya menjadi salah satu landasan utama kritik yang disampaikan Dino. Dengan adanya klarifikasi dari Istana, perdebatan kemudian bergeser pada pertanyaan yang lebih luas mengenai efektivitas diplomasi dibandingkan semata persoalan anggaran.

Pada akhirnya, polemik ini memperlihatkan adanya dua sudut pandang yang sama sama berangkat dari kepentingan nasional. Di satu sisi terdapat dorongan agar diplomasi dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan terukur. Di sisi lain, pemerintah menilai aktivitas internasional presiden merupakan bagian dari strategi memperkuat posisi Indonesia di panggung global.