KPK Ungkap Banyak Modus Korupsi di Sektor Pertanahan

"Masih kita temukan sesuai yang disampaikan Mas Kunto, kaitan biaya pengukuran Rp. 250.000 itu hanya administratifnya biaya di lapangan belum, dan apakah pemerintah daerah bisa melakukan alokasi anggaran itu, nyatanya tidak bisa. Jadi, APBD dan APBN sangat pahit, sangat ketat menyusunnya. Jadi tidak mungkin mengalokasikan untuk biaya pengukuran tersebut, " bebernya.

Lebih lanjut, rata-rata capaian di seluruh pemerintah daerah pertahunnya itu hanya bisa menghasilkan 20 sertifikat per pemda. "Bisa dibayangkan dengan aset seperti DKI Jakarta sekitar 5.000, dengan capaian sertifikasi baru 55,3%, mau berapa tahun kita selesaikan ? ini baru contoh di DKI Jakarta belum lagi yang daerah lain," pungkasnya. @gvr