Komisi IX DPR Tegas Intensif Dalami Permasalahan Honorer

“Di samping itu, kita lihat banyaknya tenaga honorer dengan upah yang bersumber selain dari APBD, juga dari BLUD. Persoalan lain untuk dipertimbangkan dalam hal kecukupan atau kekuatan keuangan masing-masing instansi pemerintah untuk membiayai PPPK dan tenaga alih daya (outsourcing).

Selain itu, dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (HKPD) menekankan batas belanja pegawai maksimal sebesar 30% dari APBD dan batas minimal belanja modal minimal sebesar 40% dari APBD,” ungkap Tuti.

Tuti menekankan, Komisi IX, memandang penting pembahasan dan progress pelaksanaan perekrutan tenaga honorer khususnya di Jawa Tengah sehingga mendapat masukan dan terobosan pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan tenaga honorer guna menunjang pelaksanaan fungsi DPR RI di bidang pengawasan.

“Untuk kemudian menyusun rekomendasi dan mendapatkan masukan yang bermanfaat untuk dapat segera diimplementasikan Pemerintah agar seluruh tenaga kerja Honorer dan non PNS bisa menjadi ASN dan PPPK,” tutup Tuti.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong Pemerintah Pusat mengkaji ulang keputusan menghapus tenaga honorer pada 2023 mendatang. Ganjar mengusulkan KemenPAN-RB mengubah metode perekrutan PPPK.

Tidak lagi mengandalkan tes potensi akademik, tetapi memaksimalkan skill sesuai formasi. Saat ini, jumlah ASN per September 2022 di Jawa Tengah sebanyak 46.885 orang. Rinciannya PNS 36.831 orang, CPNS 360 orang. Kemudian PPPK Guru 9.284 orang, PPPK Kesehatan 357 orang, dan PPPK Penyuluh Pertanian 53 orang.

"Ini tiga (sektor non-ASN) yang hari ini menurut saya penting untuk mendapatkan perhatian,” tegasnya. @fen