Netty Aher Dorong Penguatan Posyandu dan Insentif Kader

VISI.NEWS –  Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetiyani Aher, menilai penguatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menjadi kebutuhan mendesak seiring bertambahnya cakupan tugas yang dijalankan para kader di lapangan. Selain peningkatan kapasitas, pemerintah juga didorong memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan kader melalui pemberian insentif.

Menurut Netty, peran Posyandu saat ini tidak lagi terbatas pada pelayanan kesehatan ibu dan anak. Melalui implementasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), kader kini turut menjalankan berbagai layanan lintas sektor.

"Kalau dulu Posyandu fokus pada kesehatan ibu dan anak, imunisasi, penanggulangan diare, hingga penurunan angka kematian ibu, sekarang cakupannya jauh lebih luas. Posyandu juga membantu urusan pendidikan, lingkungan, pekerjaan umum, ketertiban, hingga memastikan masyarakat memiliki jamban sehat," kata Netty kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Bertambahnya cakupan layanan tersebut, lanjutnya, harus diikuti dengan penguatan koordinasi antar kementerian dan lembaga. Ia menjelaskan, pengelolaan Posyandu berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di daerah, sementara pelaksanaan programnya juga melibatkan Kementerian Kesehatan serta sejumlah kementerian lainnya.

Karena itu, Netty meminta Menteri Kesehatan memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait, khususnya Kementerian Dalam Negeri, agar pengembangan Posyandu menjadi tanggung jawab bersama.

"Karena itu saya meminta Menteri Kesehatan memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain, terutama Kementerian Dalam Negeri, agar urusan Posyandu benar-benar menjadi perhatian bersama," ujarnya.

Selain memperkuat koordinasi, Netty menilai peningkatan kesejahteraan kader Posyandu tidak boleh diabaikan. Menurutnya, selama ini besaran dukungan bagi kader masih bergantung pada kebijakan masing-masing pemerintah daerah sehingga terjadi perbedaan antarwilayah.

Ia mendorong pemerintah mencari mekanisme yang memungkinkan kader Posyandu memperoleh insentif sesuai kemampuan fiskal daerah sebagai bentuk penghargaan atas tanggung jawab yang semakin besar.

"Kita tidak harus menyeragamkan besarannya, karena kemampuan setiap daerah berbeda. Tetapi setidaknya ada keberpihakan dari pemerintah daerah sehingga kader tetap termotivasi menjalankan tugasnya," katanya.

Netty menjelaskan, tugas kader Posyandu kini semakin beragam. Selain melakukan penimbangan balita, pencatatan pertumbuhan anak, pemantauan stunting, serta edukasi remaja terkait pencegahan anemia, mereka juga terlibat dalam pendataan sanitasi rumah tangga dan mendukung distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Ia menilai Posyandu memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu layanan masyarakat yang secara rutin dikunjungi warga setiap bulan, khususnya ibu bersama bayi dan balitanya. Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang besar untuk meningkatkan edukasi dan literasi masyarakat di berbagai bidang.

"Ini merupakan potensi besar untuk meningkatkan edukasi dan literasi masyarakat di berbagai bidang. Karena itu pemerintah jangan hanya menambah tugas Posyandu, tetapi juga memperkuat kapasitas kader dan memberikan perhatian yang layak agar pelayanan kepada masyarakat terus berjalan optimal," tutupnya.