Rycko Menoza Dorong Percepatan Perbaikan Sekolah Rusak Akibat Gempa NTT
PN
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar Rycko Menoza./visi.news/ist.
VISI.NEWS - Anggota Komisi X DPR RI Rycko Menoza mendorong pemerintah mempercepat perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang rusak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Percepatan tersebut dinilai penting agar peserta didik dan tenaga pendidik dapat segera kembali menjalankan kegiatan belajar mengajar secara normal.
Rycko mengatakan, Komisi X DPR RI telah menyampaikan perhatian tersebut dalam rapat bersama sejumlah mitra kerja, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).
“Kita pada saat terakhir kemarin rapat dengan mitra, terakhir dengan Kemendikdasmen termasuk juga dengan Kemdiktisaintek, kita juga menyampaikan bahwa prioritas pembangunan diarahkan kepada sekolah-sekolah yang rusak berat,” ujar Rycko melalui keterangan yang diterima, Rabu (16/9/2026).
Menurut Rycko, penanganan dampak gempa di sektor pendidikan tidak cukup hanya dengan memperbaiki atau membangun kembali sekolah yang rusak. Pemerintah juga perlu memastikan kegiatan pembelajaran tetap berlangsung selama proses pemulihan.
Ia mengingatkan agar peserta didik dan tenaga pendidik tidak terlalu lama berada di lokasi pengungsian sehingga hak mereka untuk memperoleh layanan pendidikan tetap terpenuhi.
“Jangan sampai sekolah, tenaga pendidik, guru, maupun anak-anak yang memang harusnya mendapatkan waktu dan hak yang sama, mereka jangan sampai terlalu lama berada di pengungsian,” katanya.
Rycko menambahkan, apabila kondisi bangunan sekolah belum memungkinkan untuk digunakan, pemerintah perlu menyediakan lokasi alternatif yang layak sebagai tempat pembelajaran sementara.
Langkah tersebut dinilai penting agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan sembari menunggu proses rehabilitasi maupun pembangunan kembali sekolah yang terdampak gempa.
“Minimal mereka mencari tempat lain untuk bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa melanjutkan kegiatan belajar-mengajar,” jelasnya.
Selain percepatan perbaikan infrastruktur, Komisi X DPR juga mendorong pembentukan tim khusus untuk memastikan penanganan sarana pendidikan terdampak bencana berjalan cepat dan tepat sasaran.
Menurut Rycko, keberadaan tim tersebut diperlukan untuk mempercepat pemulihan layanan pendidikan sekaligus memastikan peserta didik di wilayah terdampak tetap mendapatkan hak pendidikan secara setara.
“Jangan sampai akibat bencana ini kemudian anak-anak kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” ujarnya.
Kemendikdasmen mencatat sebanyak 2.447 satuan pendidikan terdampak bencana gempa bumi di NTT. Data tersebut merupakan hasil pendataan hingga 10 September 2026, sebagaimana disampaikan Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen Saryadi.
Dampak bencana tersebut juga dirasakan oleh 287.864 peserta didik serta 32.585 guru dan tenaga kependidikan.
Selain itu, sebanyak 62.722 warga sekolah sempat mengungsi. Jumlah tersebut terdiri atas 54.494 peserta didik dan 8.228 guru serta tenaga kependidikan.
Besarnya dampak tersebut menunjukkan bahwa pemulihan sektor pendidikan di NTT perlu dilakukan secara menyeluruh. Upaya tersebut mencakup rehabilitasi dan pembangunan kembali sekolah yang rusak sekaligus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung selama masa pemulihan pascabencana.
Rycko mengatakan, Komisi X DPR RI telah menyampaikan perhatian tersebut dalam rapat bersama sejumlah mitra kerja, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).
“Kita pada saat terakhir kemarin rapat dengan mitra, terakhir dengan Kemendikdasmen termasuk juga dengan Kemdiktisaintek, kita juga menyampaikan bahwa prioritas pembangunan diarahkan kepada sekolah-sekolah yang rusak berat,” ujar Rycko melalui keterangan yang diterima, Rabu (16/9/2026).
Menurut Rycko, penanganan dampak gempa di sektor pendidikan tidak cukup hanya dengan memperbaiki atau membangun kembali sekolah yang rusak. Pemerintah juga perlu memastikan kegiatan pembelajaran tetap berlangsung selama proses pemulihan.
Ia mengingatkan agar peserta didik dan tenaga pendidik tidak terlalu lama berada di lokasi pengungsian sehingga hak mereka untuk memperoleh layanan pendidikan tetap terpenuhi.
“Jangan sampai sekolah, tenaga pendidik, guru, maupun anak-anak yang memang harusnya mendapatkan waktu dan hak yang sama, mereka jangan sampai terlalu lama berada di pengungsian,” katanya.
Rycko menambahkan, apabila kondisi bangunan sekolah belum memungkinkan untuk digunakan, pemerintah perlu menyediakan lokasi alternatif yang layak sebagai tempat pembelajaran sementara.
Langkah tersebut dinilai penting agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan sembari menunggu proses rehabilitasi maupun pembangunan kembali sekolah yang terdampak gempa.
“Minimal mereka mencari tempat lain untuk bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa melanjutkan kegiatan belajar-mengajar,” jelasnya.
Selain percepatan perbaikan infrastruktur, Komisi X DPR juga mendorong pembentukan tim khusus untuk memastikan penanganan sarana pendidikan terdampak bencana berjalan cepat dan tepat sasaran.
Menurut Rycko, keberadaan tim tersebut diperlukan untuk mempercepat pemulihan layanan pendidikan sekaligus memastikan peserta didik di wilayah terdampak tetap mendapatkan hak pendidikan secara setara.
“Jangan sampai akibat bencana ini kemudian anak-anak kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” ujarnya.
Kemendikdasmen mencatat sebanyak 2.447 satuan pendidikan terdampak bencana gempa bumi di NTT. Data tersebut merupakan hasil pendataan hingga 10 September 2026, sebagaimana disampaikan Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen Saryadi.
Dampak bencana tersebut juga dirasakan oleh 287.864 peserta didik serta 32.585 guru dan tenaga kependidikan.
Selain itu, sebanyak 62.722 warga sekolah sempat mengungsi. Jumlah tersebut terdiri atas 54.494 peserta didik dan 8.228 guru serta tenaga kependidikan.
Besarnya dampak tersebut menunjukkan bahwa pemulihan sektor pendidikan di NTT perlu dilakukan secara menyeluruh. Upaya tersebut mencakup rehabilitasi dan pembangunan kembali sekolah yang rusak sekaligus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung selama masa pemulihan pascabencana.
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!