DPMD Rampungkan Sosialisasi Penataan Desa, Tata Irawan: Kita Tinggal Menunggu Hasil Musdes

Kadis PMD Kabupaten Bandung mengatakan perangkat desa dari 125 desa itu telah diundang dalam pelaksanaan sosialisasi.

"Setelah melaksanakan sosialisasi, kami berharap perangkat desa di 125 desa itu untuk selanjutnya melaksanakan musdes (musyawarah desa). Musdesnya harus dilaksanakan dengan baik, supaya tidak terjadi persoalan di kemudian hari," katanya.

Tata Irawan mengatakan pelaksanaan musdes itu untuk membuat sebuah kesepakatan, apakah desa akan mengikuti proses pemekaran atau tidak.

"Kalau siap mengikuti proses pemekaran, hasil musdesnya disampaikan ke Bupati melalui DPMD untuk kemudian dilakukan pemeriksaan untuk melanjutkan kepada tahap persiapan pemekaran. Kalau tidak siap dimekarkan, apa alasannya. Alasannya tetap harus tertulis sebagai dasar penolakan pemekaran desa," ujar Tata Irawan.

Tata Irawan berharap kepada perangkat desa setelah mengikuti sosialisasi terkait wacana pemekaran desa itu, kemudian disosialisaikan kembali kepada masyarakat.

"Supaya masyarakat yang ada di desa paham terkait urgensi pemekaran desa, manfaat pemekaran desa dan syarat pemekaran desa. Jadi masyarakat harus paham apa itu pemekaran desa, supaya tidak terjadi persoalan di kemudian hari. Karena pemekaran desa ada risiko yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat, seperti identitas kependudukan akan berubah, seperti KTP, SIM, sertifikat dan identitas kependudukan lainnya," katanya.

Tapi masyarakat tidak usah khawatir dengan risiko itu, disebutkan Tata Irawan karena DPMD akan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung terkait perubahan data atau identitas kependudukan.

"Yang jelas kita dari DPMD dalam beberapa waktu kedepan menunggu hasil pelaksanaan musdes di masing-masing desa. Jadi dengan adanya sisa waktu sekitar dua tahun lagi jelang pelaksanaan Pilkades serentak, bisa dimanfaatkan untuk tahap persiapan, perencanaan, pengajuan, pelaksanaan, monitoring/evaluasi," jelasnya.