Desak Pemerintah untuk Penanganan Sungai Citarum, Ini yang disampaikan ARUM

4. Kemampuan untuk menjatuhkan sanksi yang memadai pada unsur ini sanksi terhadap pelanggaran lingkungan mayoritas bersifat administrasi namun tetap ada penegakan pidana di dalamnya. Daerah memiliki kewenangan untuk turut berpartisipasi menegakkan pemberian izin sehingga dapat kesesuaian dan ketegasan terhadap pelanggaran yang terjadi di berbagai daerah.

*Meaningful Participation meaningful participation MK mengartikan (partisipasi yang bermakna) sebagai:*

(1) hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, (2) hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan (3) hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas sehingga mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawalan kebijakan lingkungan. Pemenuhan meaningful participation menjadi tolok ukur suatu produk hukum telah tersusun dengan sempurna secara formil sehingga secara materil juga memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat. Transparansi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan tentang pentingnya keterbukaan publik untuk mewujudkan partisipasi dan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Kemudian, keterbukaan publik merupakan hak asasi dari setiap warga negara. Maka dari itu, publik berhak memperoleh informasi, salah satunya mengenai proses kebijakan publik, anggaran, pengawasan dan evaluasinya. Dengan adanya keterbukaan tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah serta menilai kesesuaian harapan dan kepentingan publik.

Selain itu, Kang Iwang menyebutkan bahwa masyarakat dapat mengetahui pula tentang keberpihakan pemerintah terhadap pelayanan publik sehingga dapat memberikan sikap terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Keterbukaan publik sejatinya merupakan bentuk transparansi yang berimplikasi pada kemampuan pemerintah dalam mewujudkan good governance.

Sebagai contoh, pemerintah dapat memberikan informasi mengenai aturan main serta rincian bentuk kegiatan pelayanan publik secara jelas sehingga masyarakat dapat terlibat dan mengawasi kegiatan pemerintah tersebut secara langsung. Selain itu, dengan adanya keterbukaan publik dan transparansi dapat membentuk suatu check and balance dan mempermudah masyarakat untuk mengetahui tindakan yang rasional sebagai kontrol sosial dengan membandingkan sistem nilai yang ada. Implikasi positif terbesar dari transparansi adalah penegakan hukum yang mantap dan pemberantasan praktik KKN.