Wujudkan Kedaulatan Pangan, Riyono Dorong Mandatory Spending Sektor Pertanian

VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono, mendorong pemerintah untuk menetapkan alokasi wajib (mandatory spending) bagi sektor pertanian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), guna mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Menurutnya, kekuatan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemandirian pangannya. “Urusan pangan adalah urusan wajib yang harus menjadi prioritas di APBN seperti pendidikan yang dapat alokasi 20 persen setiap tahun, pangan yang bergizi dan sehat akan menjadi kunci peningkatan kualitas SDM menuju 2045,” tegas Riyono, Kamis (15/5/2025). Ia menyoroti besarnya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan pangan, terutama beras dari negara-negara seperti Vietnam, India, dan Pakistan, yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah. Riyono menilai kondisi ini melemahkan posisi strategis Indonesia dalam urusan pangan. Sebagai perbandingan, ia menyebut sejumlah negara maju dan kawasan ASEAN telah menjadikan pangan sebagai sektor unggulan ekspor. “Negara kawasan ASEAN saja berlomba untuk ekspor, kita kenal Jeruk Thailand, Jambu Bangkok, Beras Vietnam, Malaysia Durian Hitam, bahkan ayam saja terkenal di Indonesia, Ayam Bangkok,” ujarnya lagi. Bahkan, negara-negara yang tak diuntungkan secara iklim seperti Belanda dan Jepang pun mampu memajukan sektor pertanian melalui teknologi dan anggaran besar. “Pertanian Indonesia mampu menyumbang 12.3 persen terhadap PDB di tahun 2023, setiap tahun kontribusinya meningkat. Sektor Pertanian merupakan sektor yang strategis untuk pengentasan kemiskinan nasional,” ujarnya. Riyono mengusulkan adanya kajian mendalam untuk mendesain alokasi anggaran pertanian yang mencakup aspek peternakan, perikanan, dan kehutanan, sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai kedaulatan pangan nasional. “Anggaran pertanian saat ini tidak sampai 5 persen dalam APBN atau sekitar 50 triliun. Baru 0,18 persen dari APBN. Anggaran ini perlu ditingkatkan demi mencapai Asta Cita Presiden,” ungkapnya. Ia berharap skema mandatory spending bisa diterapkan secara bertahap dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, guna memastikan ketahanan pangan berbasis produksi dalam negeri. Riyono juga mengingatkan kembali keberhasilan Indonesia dalam swasembada pangan tahun 1984 sebagai semangat untuk menatap target swasembada tahun 2026. “Rasanya sudah cukup pengalaman 1984, kita swasembada dan mampu. Tahun 2026 ini kita juga harus berjuang mampu swasembada kembali. Mandatory spending APBN untuk pangan layak untuk diperjuangkan,” pungkasnya. @givary