VISI | Umar bin Khattab: Dari Pedagang Gandum Jadi Pemimpin Adil

Kemenag dan Kemenkop Perkuat Koperasi Pesantren

Pada Desember 2025, Kementerian Agama dan Kementerian Koperasi resmi menandatangani MoU untuk mendorong penguatan ekonomi umat berbasis koperasi di lingkungan pesantren, madrasah, dan masjid. Data Kemenag mencatat terdapat sekitar 42.000 pesantren dan lebih dari 800.000 masjid di seluruh Indonesia yang berpotensi menjadi basis pengembangan koperasi umat.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebutkan bahwa sejumlah koperasi pesantren telah berkembang pesat dengan aset dan omzet mencapai triliunan rupiah, seperti Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri, Sunan Drajat, Nurul Jadid, Annuqayah, dan Al-Ittifaq di Jawa Barat. Mereka menjalankan bisnis secara modern, berdaya saing, dan memberi manfaat besar bukan hanya bagi anggota, tapi juga masyarakat sekitar.

Yang penting, koperasi-koperasi ini tetap menjaga prinsip keadilan—tidak monopoli, tidak menimbun, dan tidak mendzalimi siapapun. Inilah aplikasi nyata dari sistem ekonomi Umar bin Khattab di era modern.

Dari Gandum di Punggung hingga Sistem Ekonomi Berkeadilan

Kisah Umar bin Khattab yang memikul gandum di punggungnya sendiri untuk memberi makan keluarga miskin adalah simbol sempurna dari kepemimpinan yang adil dan peduli. Ia tidak hanya membuat kebijakan dari atas meja, tetapi turun langsung melihat kondisi rakyatnya dan bertindak nyata.

Sistem ekonomi yang dibangun Umar—dengan Baitul Mal yang transparan, hisbah yang mengawasi pasar, larangan ikhtikar, dan subsidi sosial yang merata—adalah bukti bahwa Islam 14 abad yang lalu sudah memiliki sistem ekonomi yang jauh lebih adil dibanding banyak sistem ekonomi modern yang kapitalistik dan eksploitatif.

Koperasi-koperasi pesantren di Indonesia yang menerapkan prinsip keadilan, tidak monopoli, tidak menimbun, dan adil kepada semua pihak adalah pewaris spirit Umar bin Khattab. Mereka membuktikan bahwa bisnis tidak harus mengeksploitasi untuk mendapat untung. Bisnis bisa adil, transparan, dan tetap sustainable. Di tengah maraknya praktik monopoli, penimbunan barang, dan kecurangan dalam bisnis modern, prinsip Umar bin Khattab menjadi semakin relevan. Pemerintah