VISI | Sekolah Imajiner

• Menolak Jujur, Merayakan Kepalsuan

Oleh Drajat

DI SEBUAH negeri yang jauh di angan-angan, berdirilah sebuah institusi pendidikan megah yang dikenal dengan nama Sekolah Imajiner. Sekilas tak ada yang aneh dari luar: bangunan berdiri kokoh, cat tembok masih segar, baliho besar memajang kata-kata indah seperti "Integritas", "Kompetensi", dan "Berprestasi". Namun, begitu kita menyelami kehidupan di dalamnya, maka terbukalah tabir kenyataan bahwa segala sesuatu di Sekolah Imajiner berdiri di atas fondasi yang terbalik dari nilai-nilai ideal pendidikan.

Di Sekolah Imajiner, kejujuran adalah musuh utama. Jujur adalah aib. Guru yang berusaha mendidik dengan jujur dianggap aneh, bahkan dijauhi. Murid yang tidak mencontek dalam ujian dianggap bodoh. Sistem nilai di sekolah ini memang dibangun sedemikian rupa, sehingga siapa pun yang berusaha menegakkan kejujuran justru dianggap penghambat kemajuan. Lebih jauh, mereka yang berjuang menjaga integritas seringkali dikorbankan demi stabilitas sistem yang penuh kepura-puraan. Di sekolah ini, bukan kebenaran yang dicari, melainkan persepsi. Asal terlihat baik di laporan, maka semuanya dianggap beres. Laporan keuangan disulap demi kelulusan audit. Nilai siswa direkayasa demi akreditasi. Program kegiatan dibuat bukan untuk kebermanfaatan peserta didik, tapi sekadar formalitas untuk menyerap anggaran. Bahkan guru yang tidak pernah mengajar tetap dilaporkan aktif dan berprestasi.

Kepala sekolah ideal di Sekolah Imajiner bukanlah mereka yang punya kompetensi kepemimpinan atau keilmuan, melainkan mereka yang piawai menjaga harmoni semu dengan pihak-pihak berpengaruh. Untuk mendapat jabatan, yang dibutuhkan bukan visi pendidikan, tapi seberapa tebal mahar yang dibawa. Proses seleksi pun bukan soal kapasitas, tapi siapa yang paling dekat dengan pengambil keputusan.

Di negeri ini, meritokrasi adalah istilah asing yang tak pernah mendapat tempat. Mereka yang punya gagasan segar, integritas tinggi, dan rekam jejak cemerlang justru disingkirkan karena dianggap membahayakan status quo. Jabatan pengawas, kepala bidang, bahkan kepala dinas, bisa jatuh kepada siapa pun asal memenuhi tiga syarat: dekat secara politis, punya loyalitas tanpa logika, dan tidak banyak bertanya.