VISI | Penghargaan Tepuk Tangan

Di momen itu, penulis bersyukur. Bukan karena sorotan, melainkan karena kerja literasi yang panjang—menulis buku demi buku, artikel demi artikel—ternyata tidak sepenuhnya jatuh ke ruang hampa. Tepuk tangan adalah bentuk apresiasi. Ia menghangatkan, meski sebentar. Namun, di balik gegap gempita itu, ada ironi yang menggelitik nurani. Usai acara, rekan-rekan penulis—baik di sekolah maupun komunitas—melontarkan pertanyaan yang nyaris seragam: “Wah, pasti hadiahnya umrah, ya?” “Atau paling tidak ada fee besar, bisa traktir satu sekolah?”

Pertanyaan itu bukan bernada iri. Ia lahir dari perbandingan. Di tempat lain, penghargaan serupa disertai hadiah bernilai ratusan juta rupiah, perjalanan luar negeri, atau insentif prestisius. Bahkan ada daerah yang berlomba-lomba memamerkan apresiasi material kepada figur yang dianggap membawa nama baik wilayahnya.

Penulis hanya tersenyum. Bukan karena getir, melainkan karena sudah terbiasa. Beberapa kali menerima penghargaan, hasilnya nyaris sama: ucapan terima kasih dan selembar sertifikat. Kali ini pun tak berbeda. Tidak ada bingkisan, tidak ada honor, apalagi fasilitas istimewa. Tulisan ini bukan keluhan. Bukan pula tuntutan. Penulis meyakini bahwa bekerja di dunia pendidikan tidak pernah diniatkan demi hadiah. Namun, ada hal yang lebih mendasar untuk dibicarakan: makna penghargaan itu sendiri.

Penghargaan sejatinya bukan soal nominal. Ia adalah pesan nilai. Ketika seorang kepala daerah memberikan apresiasi yang layak kepada insan pendidikan, sesungguhnya ia sedang mengirim sinyal kuat kepada publik: bahwa ilmu, literasi, dan ketekunan adalah sesuatu yang berharga. Sebaliknya, ketika penghargaan berhenti pada seremoni dan tepuk tangan, tanpa kesungguhan menghargai waktu, proses, dan jerih payah, maka pesan yang sampai justru sebaliknya: prestasi cukup dirayakan, tidak perlu diperjuangkan lebih jauh.

Padahal, bagi kepala daerah, memberikan penghargaan yang bermakna—baik dalam bentuk fasilitas, dukungan program, atau insentif wajar—bukanlah perkara berat. Anggaran ada. Kewenangan ada. Tinggal soal perspektif dan keberpihakan. Guru dan Paradoks Penghargaan