Oleh Drajat
- Guru
- Ketua Ikatan Doktor Ilmu Pendidikan, IDIP Kab. Bandung
- Wasekjen Komnasdik
- Hipnoterapis
- APKS PGRI Prov. JabarÂ
ADA yang aneh di negeri ini. Semakin hari, pendidikan terlihat semakin ramai dibicarakan, tetapi kualitasnya justru terasa semakin mengkhawatirkan. Program silih berganti diluncurkan, slogan dikumandangkan, panggung seremoni dibuat sedemikian megah, tetapi di ruang kelasbtempat masa depan bangsa sesungguhnya dibentukkegelisahan itu tetap terasa nyata.
Pendidikan kita seperti wajah yang dipoles lipstik tebal: tampak indah dari luar, tetapi menyimpan luka yang tidak pernah benar-benar diobati. Dan ironisnya, semua itu terjadi di negeri yang konstitusinya sendiri menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama.
Hari Pendidikan
Nasional seharusnya menjadi momentum refleksi. Hari ketika negara hadir memberikan arah, harapan, dan penghormatan kepada dunia pendidikan, terutama kepada guru yang selama puluhan tahun menjaga nyala peradaban. Namun yang terjadi belakangan justru sebaliknya. Alih-alih menghadirkan solusi konkret bagi persoalan pendidikan yang semakin kompleks, perhatian publik justru lebih banyak diarahkan pada program-program populis yang secara substansi belum tentu menyentuh akar persoalan pendidikan itu sendiri.
Guru berharap ada kabar baik tentang: peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan literasi, kesejahteraan guru, dan arah pendidikan jangka panjang. Tetapi yang lebih sering terdengar justru: pencitraan program, slogan keberhasilan, dan narasi yang dipoles sedemikian rupa. Pendidikan akhirnya lebih sibuk dipromosikan daripada dibenahi.
Program Makan Bergizi Gratis (
MBG) pada dasarnya memiliki niat yang baik. Tidak ada yang salah dengan memastikan
anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Namun persoalannya bukan pada niat, melainkan pada prioritas dan tata kelola. Di lapangan, program ini justru memunculkan banyak persoalan: dugaan kebocoran anggaran, distribusi yang tidak merata, hingga kasus keracunan makanan di beberapa
daerah.
Yang lebih ironis, sebagian anggaran pendidikan justru tersedot besar-besaran ke program ini.
Data menunjukkan porsi besar dari alokasi anggaran pendidikan digunakan untuk mendukung MBG, sementara kebutuhan mendasar sekolah masih banyak yang terbengkalai. Sekolah rusak masih banyak. Fasilitas belajar minim. Literasi dan numerasi tertinggal. Namun yang dipoles justru program yang terlihat “menjual” secara
politik.
Akibatnya, pendidikan kita kehilangan fokus. Padahal akar persoalan pendidikan Indonesia sudah sangat jelas: rendahnya literasi, lemahnya numerasi, rendahnya budaya membaca, dan minimnya kemampuan berpikir kritis.
Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) menjadi alarm yang sangat keras. Nilai rata-rata TKA
SMA untuk: Matematika hanya sekitar 36,1. Bahasa Indonesia sekitar 55,38. Bahasa Inggris bahkan hanya sekitar 24,93. Dan yang lebih menyedihkan, hasil TKA tingkat
SMP disebut tidak jauh berbeda. Ini bukan sekadar angka buruk. Ini adalah tanda bahwa ada persoalan fundamental yang belum selesai.
Negeri ini sebenarnya tidak kekurangan anggaran pendidikan. Konstitusi bahkan mengamanatkan sekitar 20 persen
APBN untuk pendidikan. Namun pertanyaannya: mengapa hasilnya masih seperti ini?
Karena masalah terbesar kita bukan hanya pada jumlah anggaran, tetapi pada: arah kebijakan, keberpihakan, dan keseriusan pengelolaan. Anggaran besar tanpa visi yang jelas hanya akan menjadi angka statistik. Pendidikan akhirnya lebih sibuk mengurus proyek, laporan, dan pencitraan daripada membangun kualitas belajar.
Yang lebih menyedihkan, ruang kritik semakin sempit. Orang-orang yang memberikan masukan demi perbaikan sering kali dianggap mengganggu. Kritik konstruktif dipandang sebagai ancaman, bukan bahan evaluasi. Akibatnya: banyak yang memilih diam, banyak yang takut bicara, dan banyak ide akhirnya mati sebelum berkembang. Padahal pendidikan tidak mungkin maju tanpa kritik. Negara yang besar adalah negara yang berani mendengar. Bukan negara yang sibuk membela diri.
Belum lama ini publik juga dibuat miris dengan kabar sekolah dasar di
desa yang dialihfungsikan menjadi gedung
koperasi. Apa pun alasannya, ini memberikan pesan yang sangat buruk: bahwa pendidikan bisa dikalahkan oleh kepentingan lain. Dan yang lebih menyedihkan, respons terhadap hal-hal seperti ini sering kali dingin. Seolah pendidikan bukan sesuatu yang mendesak untuk dipertahankan. Padahal sekolah bukan sekadar bangunan. Ia adalah simbol harapan masyarakat kecil.
Lipstik Pemimpin Pendidikan
Di titik inilah istilah “lipstik pemimpin pendidikan” terasa relevan. Pendidikan dipoles sedemikian rupa agar tampak indah di permukaan: program dibuat megah, pencitraan diperkuat, angka-angka dipoles, serta seremoni diperbanyak. Namun substansi utamanya justru rapuh. Ini seperti rumah yang dicat indah, tetapi pondasinya retak. Dan bahayanya, masyarakat perlahan dibiasakan untuk melihat pendidikan dari kemasannya, bukan kualitasnya.
Di tengah semua kegelisahan itu, guru tetap menjadi titik cahaya. Guru masih: datang pagi, mengajar dengan keterbatasan, membimbing dengan kesabaran, dan menjaga harapan agar tidak padam. Guru tetap percaya bahwa pendidikan adalah jalan perubahan. Namun guru tidak bisa terus berjalan sendiri. Mereka membutuhkan: arah yang jelas, kebijakan yang berpihak, dan pemimpin yang benar-benar memahami pendidikan, bukan sekadar menjadikannya panggung politik.
Jika negeri ini benar-benar ingin memperbaiki pendidikan, maka langkahnya harus jelas: Pertama; Kembalikan Fokus Pendidikan. Prioritaskan: literasi, numerasi, budaya membaca, dan kualitas pembelajaran dasar.
Kedua, Evaluasi Total Penggunaan Anggaran. Pastikan anggaran pendidikan benar-benar menyentuh kebutuhan akademik dan kualitas belajar.
Ketiga, Lindungi Kritik. Masukan dari guru, akademisi, dan masyarakat harus dijadikan bahan perbaikan, bukan ancaman.
Keempat, Perkuat Sekolah. Sekolah harus menjadi pusat peradaban, bukan sekadar objek administrasi. Dan kelima, Hentikan Politik Pencitraan Pendidikan tidak bisa dibangun dengan lipstik pencitraan. Ia membutuhkan kerja nyata dan kesungguhan jangka panjang.
Pendidikan bukan panggung politik. Ia adalah investasi peradaban. Karena itu, pendidikan tidak cukup hanya dipoles agar terlihat baik. Ia harus benar-benar dibangun. Jika tidak, maka kita hanya akan melahirkan generasi yang tampak modern di luar, tetapi rapuh di dalam. Dan sejarah membuktikan: bangsa yang mengabaikan pendidikan pada akhirnya akan tertinggal bukan karena kekurangan sumber daya, tetapi karena kehilangan arah.
Maka sebelum semuanya terlambat, negeri ini perlu jujur pada dirinya sendiri: Apakah kita benar-benar sedang membangun pendidikan atau hanya sedang mempercantik wajahnya dengan lipstik kekuasaan?**
