VISI | Kiprah NU dalam Menumpas G30S/PKI

Kedua, secara eksternal, surat itu telah menyediakan suatu landasan tertulis bagi konsolidasi dan mobilisasi di lingkungan berbagai ormas Islam lainnya untuk mengambil langkah non- kompromistis terhadap PKI dan massanya. Secara de facto saat itu NU merupakan satu-satunya ormas Islam yang eksis dalam kepartaian maupun secara politis-kultural dengan jumlah massa terbanyak. Peran terkemuka NU dibanding ormas-ormas Islam lainnya saat itu memberikan suatu legitimasi sosial-politis sendiri, sehingga setiap langkah NU akan dibaca dan diinterpretasikan sebagai suatu langkah penting yang perlu diambil oleh umat Islam di Indonesia.

Ketika NU pada akhirnya mengeluarkan surat pernyataan sikapnya di atas maka tidak tertahan lagi terjadinya konfrontasi antara kelompok-kelompok Islam dan PKI. Demikian sentralnya peran NU maka bisa dipahami apabila NU merupakan pihak pertama di antara berbagai ormas Islam yang ada dalam keterlibatannya dengan Peristiwa 1965 dan merintis usaha-usaha rekonsiliasi (islah) dengan para korban 1965 beberapa dasawarsa kemudian.

B. Peran Ulama NU dalam Pemberantasan Pemberontakan PKI di Madiun

Sejarah terkait dengan pemberontakan PKI di Indonesia, tidak hanya terjadi pada 1965, tetapi terjadi jauh sebelumnya yaitu pada 1948. Pada saat itu, para ulama khususnya dari kalangan NU mempunyai peran penting dalam aksi menumpas PKI. Salah satunya, KH. R. As'ad Syamsul Arifin, ulama, dan pahlawan nasional Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur. yang membesarkan Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah,

Dalam buku bertajuk "K.H. R. As'ad Syamsul Arifin: Riwayat Hidup dan Perjuangannya", Hasan Basri menjelaskan bahwa kala itu Situbondo juga dilanda aksi-aksi sepihak PKI dan selanjutnya dilakukan kontra aksi pengganyangan yang dilakukan oleh kaum santri. Sebagai ulama senior yang saat itu menjabat sebagai Syuriah NU Cabang Situbondo dan juga sebagai penasehat pribadi Perdana Menteri, Idham Chalid, beliau selalu mengadakan kontak dengan Jakarta untuk mendapatkan konfirmasi yang benar terkait dengan situasi politik secara nasional.