VISI | Kiprah NU dalam Menumpas G30S/PKI

Pada 5 Oktober 1965, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta mengeluarkan "Resolusi Mengutuk Gestapu", suatu surat pernyataan yang berisi sikap resmi NU dalam menanggapi G30S (Gerakan 30 September) dan PKI (Partai Komunis Indonesia).

Surat pernyataan tersebut di antaranya ditandatangani oleh K.H. Masjkur (Rois Syuriyah), K.H. M. Dachlan (Ketua I PBNU), dan K.H. Achmad Sjaichu (Ketua 11 PBNU) dengan keterangan K.H. Yusuf Hasyim sebagai pembawa draft surat.

Kini, surat bersejarah ini sudah banyak dilupakan. Bahkan, tidak banyak diketahui oleh generasi NU hari ini, padahal, jika ingin mengetahui lebih persis bagaimana NU berperan dalam kekerasan 1965, kita mesti mau tak mau mempelajari dokumen penting ini dengan aksi-aksi warga NU di daerah. dan sejarahnya, serta konteks historisnya yang berkaitan erat dengan aksi-aksi warga NU di daerah.

Pada 3 Oktober 1965, tepat dua hari sebelum diumumkannya Resolusi PBNU tersebut, di Demak Jawa Tengah, G.P. Ansor dan Banser dilaporkan melakukan "operasi pembasmian" terhadap tokoh-tokoh PKI setempat, setelah menemukan sebuah dokumen berisi daftar beberapa ulama atau kiai di seluruh Demak yang hendak diculik dan dibunuh oleh PKI (Chairul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama, 1985, hlm. 244-245).

Seperti dilaporkan oleh Chairul Anam, disebutkan bahwa di Banyuwangi Jawa Timur, misalnya, kader PKI mengepung dan membunuh beberapa tokoh NU dan G.P Ansor yang direaksi oleh Ansor dengan pertempuran berdarah yang membawa korban jiwa sebanyak 40 anggota G.P. Ansor.

Meskipun di daerah ada aksi yang mendahului surat pernyataan "RESOLUSI MENGUTUK GESTAPU" yang dikeluarkan oleh PBNU, hal tersebut tetap tidak menghilangkan arti penting secara politis surat resmi PBNU di atas dalam kaitannya dengan berbagai peristiwa susulan di daerah dalam memberantas PKI dan simpatisannya.

Surat pernyataan PBNU tersebut secara institusional telah menyeret NU ke dalam pusaran kekerasan 1965, yaitu:

Pertama, secara internal surat itu menjadi basis legitimasi warga NU dalam melakukan pembasmian terhadap kader-kader PKI di daerah, terlepas dari apakah mereka dapat mengaksesnya secara langsung atau mendapat pesan 'substansial'-nya melalui interpretasi para tokoh NU yang memberikan instruksi atau komando, atau yang mengorganisir suatu strategi bagi operasi tertentu di lapangan.