Harga Emas Antam Hari Ini Rp2,768 Juta per Gram 25 Aug 2026 Daftar Harga BBM Pertamina Hari Ini 25 Agustus 2026 25 Aug 2026 Jadwal SIM Keliling Kabupaten Sumedang Hari Ini, Selasa 25 Agustus 2026 25 Aug 2026 Peringati Hari Pramuka ke-65, KDS Perkuat Semangat Pengabdian Generasi Muda 25 Aug 2026 122 Ribu Liter Air Bersih Disalurkan ke Warga Terdampak Kekeringan di Sukabumi 25 Aug 2026 12.517 Jiwa di Kota Sukabumi Terdampak Kesulitan Air Bersih 25 Aug 2026 5G-A Dukung Robot Humanoid Bertanding di Beijing 25 Aug 2026 BPBD Kota Sukabumi Catat Empat Kejadian Kebakaran Lahan Selama Agustus 25 Aug 2026 ECOVACS Bawa Robot Rumah Pintar ke Singapore Pop Toy Show 2026 25 Aug 2026 Konser Masih Jadi Primadona, Warga Hong Kong Makin Gemar Beli Tiket Mendadak 25 Aug 2026 Harga Emas Antam Hari Ini Rp2,768 Juta per Gram 25 Aug 2026 Daftar Harga BBM Pertamina Hari Ini 25 Agustus 2026 25 Aug 2026 Jadwal SIM Keliling Kabupaten Sumedang Hari Ini, Selasa 25 Agustus 2026 25 Aug 2026 Peringati Hari Pramuka ke-65, KDS Perkuat Semangat Pengabdian Generasi Muda 25 Aug 2026 122 Ribu Liter Air Bersih Disalurkan ke Warga Terdampak Kekeringan di Sukabumi 25 Aug 2026 12.517 Jiwa di Kota Sukabumi Terdampak Kesulitan Air Bersih 25 Aug 2026 5G-A Dukung Robot Humanoid Bertanding di Beijing 25 Aug 2026 BPBD Kota Sukabumi Catat Empat Kejadian Kebakaran Lahan Selama Agustus 25 Aug 2026 ECOVACS Bawa Robot Rumah Pintar ke Singapore Pop Toy Show 2026 25 Aug 2026 Konser Masih Jadi Primadona, Warga Hong Kong Makin Gemar Beli Tiket Mendadak 25 Aug 2026

VISI | Ketika Negara Tidak Tunduk: Ujian Tata Kelola Ekonomi Indonesia

ED
Rabu, 14 Januari 2026 | 13:55 WIB
Bagikan
VISI | Ketika Negara Tidak Tunduk: Ujian Tata Kelola Ekonomi Indonesia

Good Governance sebagai Fondasi

Keberanian negara menolak tunduk hanya bermakna jika ditopang tata kelola yang baik. Dalam kerangka good governance (UNDP, 1997), keberanian harus berjalan seiring dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Tanpa itu, keberanian berisiko menjelma menjadi sentralisasi keputusan, bahkan kebijakan elitis yang jauh dari kepentingan warga.

O’Donnell (1998) menekankan pentingnya horizontal accountability—pengawasan antar-lembaga negara—agar kekuasaan tidak bergerak tanpa kontrol. Dalam konteks kebijakan ekonomi nasional, ini berarti setiap keputusan strategis mesti dapat diuji secara publik, diawasi parlemen, dan dievaluasi oleh lembaga pengawas. Menolak tunduk pada tekanan eksternal tidak boleh berarti menutup ruang kritik internal. Sebab, negara yang menutup diri dari kritik justru melemahkan legitimasi kebijakannya sendiri.

Manajemen Pelayanan Publik: Ukuran Nyata Keberanian Negara

Keberanian negara pada akhirnya harus terukur pada pengalaman warga sehari-hari. Teori New Public Service (Denhardt & Denhardt, 2003) menegaskan bahwa negara yang kuat bukan negara yang sekadar mengendalikan pasar, melainkan negara yang melayani warganya. Jika transformasi ekonomi benar-benar “diubah dari dalam”, dampaknya semestinya hadir dalam:

Tanpa perbaikan manajemen pelayanan publik, keberanian ekonomi hanya akan tinggal sebagai wacana elite—bergema di ruang konferensi, namun tak terasa di loket pelayanan, puskesmas, sekolah, dan kantor perizinan.

Otonomi Daerah: Antara Peluang dan Risiko

Indonesia bukan negara sentralistik murni. Dalam kerangka otonomi daerah, kebijakan ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dari kapasitas pemerintah daerah. UU No. 23 Tahun 2014 memberi ruang luas bagi daerah mengelola pembangunan ekonomi, namun sekaligus menuntut sinkronisasi pusat–daerah.

Halaman :

Komentar (0)

Tulis Komentar

Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

VisiNews Club

Nikmati Berita Tanpa Batas & Benefit Eksklusif!

Dapatkan Kaos & Merchandise eksklusif setiap bulan dengan berlangganan Visi News.