VISI | Kebenaran Ilmiah vs Putusan Pengadilan

Selain itu, terdapat kecenderungan sebagian pihak untuk menjadikan legitimasi ilmiah sebagai alat pembenaran hukum. Seorang saksi ahli dapat diposisikan seolah-olah sebagai pemegang otoritas kebenaran mutlak, padahal dalam tradisi sains tidak ada individu yang kebal terhadap kritik. Kebenaran ilmiah dibangun melalui konsensus berbasis bukti, bukan melalui status sosial atau gelar akademik seseorang. Ketika pengadilan terlalu bergantung pada figur ahli tertentu, risiko kesalahan penilaian menjadi semakin besar.

Perkembangan teknologi modern turut memperumit persoalan. Analisis DNA, algoritma kecerdasan buatan, rekonstruksi digital, hingga model prediksi statistik menghasilkan bukti yang semakin canggih namun juga semakin sulit dipahami oleh masyarakat umum. Hakim, jaksa, pengacara, bahkan para ahli sendiri sering menghadapi keterbatasan dalam menjelaskan tingkat akurasi, margin kesalahan, dan asumsi yang mendasari metode tersebut. Akibatnya, aura objektivitas teknologi dapat menciptakan ilusi kepastian yang sesungguhnya tidak sepenuhnya ada.

Meski demikian, hubungan antara sains dan hukum tidak harus dipandang sebagai pertentangan. Keduanya dapat saling melengkapi apabila masing-masing menyadari keterbatasannya. Ilmu pengetahuan perlu memahami bahwa hasil penelitiannya akan digunakan dalam konteks sosial dan hukum yang membutuhkan keputusan konkret. Sebaliknya, sistem peradilan harus menyadari bahwa tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan kepastian absolut, terutama ketika berhadapan dengan pengetahuan yang terus berkembang.

Pada akhirnya, rapuhnya batas yurisdiksi kebenaran ilmiah saat diuji di ruang sidang pengadilan mengingatkan bahwa kebenaran memiliki banyak dimensi. Kebenaran ilmiah mencari pemahaman yang paling mendekati realitas, sementara kebenaran hukum mencari dasar yang cukup untuk menegakkan keadilan. Tantangan terbesar bukanlah memilih salah satunya, melainkan membangun jembatan yang memungkinkan keduanya berdialog secara kritis, jujur, dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat. Dalam dunia yang semakin kompleks, kemampuan menjembatani hukum dan ilmu pengetahuan akan menjadi salah satu fondasi utama bagi terwujudnya keadilan yang rasional dan beradab.***