Sumail Abdullah Dorong Penguatan Sinergi Antarlembaga Antisipasi Karhutla

VISI.NEWS — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sumail Abdullah, mendorong penguatan sinergi antar lembaga dalam upaya mengantisipasi dan menangani potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di sejumlah wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Melalui keterangannya kepada wartawan, Senin (17/8/2026), Sumail mengapresiasi langkah pemerintah dan berbagai lembaga terkait yang telah melakukan koordinasi dalam menghadapi potensi dampak El Nino yang dapat meningkatkan risiko karhutla.

Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan lintas sektor karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan masyarakat dan aktivitas perekonomian.

“Kami di lembaga DPR mengapresiasi langkah-langkah sinergitas antarlembaga yang telah bekerja bersatu padu dalam rangka mengantisipasi dampak El Nino. Mudah-mudahan ini tertangani atau kita mitigasi sedemikian rupa,” ujar Sumail.

Ia menilai koordinasi antar kementerian dan lembaga perlu terus diperkuat. Penanganan karhutla, kata dia, tidak hanya menjadi tanggung jawab satu institusi, melainkan memerlukan dukungan berbagai pihak, termasuk TNI, masyarakat, serta lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemantauan kondisi cuaca.

Selain langkah pencegahan, Sumail menekankan pentingnya kesiapan personel serta sarana dan prasarana apabila terjadi kebakaran. Menurutnya, fasilitas pendukung seperti water bombing dapat digunakan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan, terutama untuk menangani kebakaran yang berpotensi meluas.

Sumail juga mendorong peningkatan kesiapsiagaan di sejumlah daerah yang memiliki kawasan gambut dan dinilai memiliki kerawanan terhadap karhutla.

Beberapa wilayah yang menjadi perhatian antara lain Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

“Pemerintah pusat terus mendorong keterlibatan pihak-pihak dalam kesiapsiagaan, terutama di wilayah-wilayah yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan,” katanya.

Sumail mengatakan DPR memiliki tiga fungsi yang dapat digunakan untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani karhutla, yakni fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.

Dalam fungsi pengawasan, DPR dapat meminta penjelasan kepada kementerian dan lembaga terkait mengenai kesiapan serta langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mengantisipasi potensi karhutla.

Selain itu, kunjungan ke sejumlah daerah rawan juga dinilai penting untuk melihat kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla.

Dari sisi penganggaran, Sumail menekankan pentingnya memastikan dukungan anggaran tersedia dan dapat digunakan secara optimal untuk mendukung kegiatan pencegahan maupun penanganan di lapangan.

“Yang ketiga dari sisi anggaran, kita pastikan bahwa anggarannya cukup. Misalnya anggaran hanya di atas kertas dan kemudian tidak terdistribusi, ini juga kendalanya nanti di dalam operasional,” ujarnya.

Sumail berharap koordinasi dan kesiapsiagaan antarlembaga terus ditingkatkan seiring dengan potensi peningkatan risiko karhutla pada periode Agustus hingga Oktober.

Ia menilai langkah mitigasi dan pencegahan yang dilakukan sejak dini menjadi bagian penting untuk meminimalkan dampak karhutla terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan perekonomian.