Soal Proyek yang Molor dari Timeline, Anggota Komisi IV DPRD Jabar Angkat Bicara

"Itu juga kena penalti, kalo tekor ga sesuai kan harus bertanggung jawab, resikonya one prestasi itu," tambahnya.

Ia meminta kepada pejabat teknis di lingkungan Pemprov Jabar agar anggaran yang telah diperuntukan program pembangunan harus sesuai kesepakatakan bersama dengan pihak ketiga, dan pengerjannya juga secara proporsional.

"Kalau jelek pengerjannya, seperti keterlambatan tidak akan digelontorkan, dan pasti ditahan anggaran untuk termin-termin berikutnya, jadi laporan dinas perkim dinas lainnya yang berkaitan dengan proyekg pembangunan di Jawabarat, kita mintai kejelasannya," tegasnya.

Jajang mengulas bahwa ada salah satu kasus dulu yang pernah terjadi di Kabupaten Bandung, yakni soal pembangunan rumah sakit yang mangkrak dan harus berurusan dengan hukum.

"Nah dulu kan ada di Kabupaten Bandung, yang kewenangannya dibawah Pemprov Jabar, tapi ada yang tidak beres, ada temuan kam akhirnya mangkrak itu dan dipidana korupsi," pungkasnya. @gvr