SKETSA | Regulatory Capitalism

Para Pencari Rente Di sisi lain, perusahaan pencari rente akan menciptakan masalah. Jika seseorang dapat melobi untuk keuntungan dirinya, mereka akan memelihara para pejabat agar dapat memberikan previlage untuk bisnis mereka. Modus yang digunakan biasanya mereka terus membayar agar usahanya tetap terjaga dan hak istimewa yang sudah dimilikinya itu tetap bertahan melalui regulasi yang diciptakan dari hubungan tersebut. Uang keuntungan yang didapatnya tidak masuk kantong sendiri, tetapi dibagi-bagi dengan para pejabat demi kebijakan yang menciptakan rente itu berlanjut.

Paul Dragos Agilica dan Vlad Tarco menekankan hal ini dalam artikelnya Crony Capitalism, bahwa untuk menjaga rente, maka suatu perusahaan harus membatasi akses perusahaan lain agar tidak mempunyai level hubungan yang setara dengan pejabat yang sudah menjadi crony-nya. Pada negeri-negeri yang kelembagaannya lemah maka para pejabat dapat dengan mudah dikontrol oleh hubungan crony ini. Bagaimana ekonomi dapat berjalan sementara kontrak-kontrak yang diciptakan memberikan perlindungan yang sangat lemah kepada kepentingan rakyat dan negara? Dalam kapitalisme kroni, justru kronisme memainkan peran penting dengan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi Pemerintah, misalnya masalah permodalan dalam pembangunan. Sejauh aset mereka terlindungi, maka para kroni akan terus memberikan dukungan sehingga pertumbuhan ekonomi terus terjaga. Kuncinya adalah tidak ada perubahan pada elit penguasa, sehingga mereka dapat melanjutkan komitmennya. Makanya wajar kalau banyak Partai menginginkan pemerintahan Jokowi dilanjutkan sampai 3 periode.

Berkuasanya Hukum Regulasi Regulasi tidak terlepas dari domain hukum. Sehingga perlu ditekankan pentingnya mempelajari bagaimana dan oleh siapa hukum itu diproduksi, dan fokus kita adalah pada elit hukum dan sumber daya serta strategi yang mereka gunakan untuk mendominasi produksi hukum. Investasi dalam keahlian hukum menjadi sarana membangun modal sosial, dan perjuangan kompetitif. Bagi mereka, klaim netralitas hukum dan cita-cita universal dikerahkan untuk memberikan legitimasi pengacara elit kepada klien yang kuat, yaitu Pemerintah dan perusahaan besar. Mereka menganggap bahwa hukum dan pengacara telah menjadi pusat dari “strategi kekaisaran Amerika abad kedua puluh”, yang membentuk lembaga kekuasaan kuasi-negara.