SKETSA | Benturan Peradaban (IV)

Arab Spring

Pada makalahnya yang berjudul “The Illogical Logic of American Entanglement in the Middle East”, Ryan Burke dan Jahara Matisek menuliskan bahwa dalam mempertahankan dominasinya di Timur Tengah melalui kekuatan senjata, Amerika berniat menyebarkan nilai-nilai demokrasi, dan menciptakan stabilitas yang lebih besar di Timur Tengah. Namun aspirasi samar untuk berkembangnya demokrasi dan upaya pemerintahan baru untuk bisa mandiri, merupakan fatamorgana. Karena pemerintahan yang didukung Amerika akan sulit sekali mendapatkan legitimasi dari akar rumput. Hal itu disebabkan sikap Amerika yang tidak sensitif dengan terus menerus mendukung Israel yang merupakan musuh tradisional bangsa Arab.

Di sisi lain, tradisi demokrasi hampir tidak dikenal pada mayoritas negara-negara Arab. Bagi negara-negara Arab, demokrasi tentunya merupakan konsep yang abstrak. Selama lebih dari 40 tahun, Irak, Mesir, Tunisia, Libya, Yaman, telah hidup di bawah sistem otoriter. Demokrasi yang dikarakteristikkan dengan adanya: pemisahan kekuasaan, pemilu yang bebas, supremasi warga sipil, penegakan hukum, dan penghargaan atas hak asasi manusia seperti kepemilikan pribadi, kebebasan berpendapat, serta toleransi beragama - merupakan nilai yang sepenuhnya baru bagi negara-negara Timur Tengah.

Tentunya jalan untuk menghadirkan demokrasi di kawasan tersebut tidaklah mudah. Menurunkan diktator seperti yang terjadi pada Arab Spring 10 tahun yang lalu adalah hal yang sederhana, namun memerangi sistem politik yang korup, penuh dengan nepotisme dan patronase merupakan tantangan yang lebih besar di Timur Tengah. Diperlukan waktu bertahun-tahun agar Pemerintah dapat menjadi satu-satunya aktor yang dilegitimasi. Sebelum itu, masyarakat sipil masih menjadi pengawas sekaligus juri yang menilai kinerja Pemerintah.

Arab Spring pun dengan mudah dapat dipatahkan. Dalam gelombang Arab Spring, kekuatan demokrasi berhasil menaikkan Mohammad Morsi sebagai Presiden. Namun, hanya selang setahun, ia digulingkan dalam aksi-aksi demo yang didukung militer. Pada 3 Juli 2013, Morsi dipaksa mundur dan pemerintahan Mesir kini berada di tangan Jenderal Al Sisi yang kemudian melakukan berbagai aksi represif terhadap aktivis pro-demokrasi. Hal ini merupakan bukti bahwa demokrasi masih merupakan jalan panjang di Timur Tengah.