SKETSA | Benturan Peradaban (IV)

Oleh Syakieb Sungkar

PEMERINTAHAN Amerika dari dekade ke dekade mempunyai kebijakan yang kacau-balau di Timur Tengah. Gerald Ford terlibat dalam klientelisme keamanan dengan Israel dan negara-negara Arab moderat. Dengan itu Amerika Serikat berkomitmen miliaran dolar setiap tahun ke negara-negara ini demi tujuan kelangsungan hidup mereka melawan tekanan ekstremis internal dan eksternal. Pemerintahan Ford pada dasarnya membeli Timur Tengah dengan harapan kelangsungan ekonomi jangka panjang. Sementara pemerintahan Jimmy Carter tidak hanya mempertahankan wilayah tersebut secara militer, tetapi juga terlibat dalam urusan dalam negeri negara tetangga. Dilanjutkan Ronald Reagan dengan menambahkan sentimen anti Amerika dan menjadi permulaan era terorisme Islam, karena persepsi orang Amerika yang tidak adil dengan dukungannya untuk Israel. Reagan melakukan pengerahan Marinir AS ke Lebanon, mendukung pejuang Mujahidin di Afghanistan, menjual senjata ke Iran (yang disebut Iran-Contra Affair), dan keterlibatan yang mendukung penggunaan Irak atas senjata kimia selama Perang Iran-Irak.

Baca juga SKETSA | Benturan Peradaban (III) SKETSA | Benturan Peradaban (II) SKETSA | Benturan Peradaban (I) SKETSA | Blois SKETSA | Ukraina SKETSA | WAG SKETSA | Facebook

Hal yang dilakukan George Bush Senior tidak berbeda. Bush merespons dengan kekuatan militer besar-besaran ketika Irak menginvasi Kuwait untuk mengamankan ladang minyak Rumaila, dan menanggapi ancaman Saddam Hussein ke Arab Saudi. Bush tidak ingin menyingkirkan Saddam Hussein demi stabilitas terjaga. Sekretaris Pertahanan Dick Cheney menyatakan pada tahun 1991: “Jika kita mencoba menggulingkan Saddam Hussein, dan kemudian memiliki Bagdad, maka tidak akan jelas apa yang kemudian kita lakukan dengannya. Bisa saja Bagdad kemudian dipegang oleh rezim Syiah, rezim Sunni atau rezim Kurdi. Untuk mencegah agresi Irak di masa depan dan memastikan aliran bebas minyak jangka panjang, Amerika menempatkan tentaranya secara permanen di Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Oman. Sedangkan Sadam Hussein tetap dijatuhkan. Pentagon tidak nurut dengan petunjuk Dick Cheney, akibatnya Irak berantakan sampai sekarang, tidak jelas lagi siapa yang memerintah di sana.

Memang terlihat ada kemenangan sesaat pada awal suatu kebijakan dalam pemerintahan Amerika dalam suatu periode. Kemenangan awal militer Amerika di Afghanistan dan Irak menghasilkan banyak kesalahan langkah ideologis, dan kondisi dengan cepat memburuk di kedua negara. Misalnya, sekitar 5.500 tentara Amerika menduduki Afghanistan pada tahun 2002, tetapi pada akhir tahun 2003, jumlah itu berlipat ganda. Demikian pula, 67.700 tentara menduduki Irak di 2003; namun, hilangnya stabilitas menyebabkan jumlah pasukan Amerika menjadi dua kali lipat pada akhir tahun 2004. Pada puncak pendudukan militer AS, Afghanistan memiliki sekitar 63.500 tentara pada tahun 2012, dan di Irak – Amerika memiliki sekitar 187.000 tentara di 2008. Dalam kedua kasus tersebut, para pemimpin politik Amerika telah berharap terlalu banyak dengan jumlah sumber daya terbatas, mereka mengabaikan kurangnya kapasitas kelembagaan di Afghanistan dan Irak. Sementara masalah keamanan dan pemerintahan melanda kedua negara selama pendudukan Amerika, Afghanistan telah menjadi negara gagal selama beberapa dekade, dan Irak hancur karena salah urus negara setelah perang. Salah urus oleh pejabat pemerintah Amerika dan Irak secara tidak sengaja telah menciptakan Negara Islam. Dengan munculnya Negara Islam ini mengharuskan militer AS untuk ditempatkan kembali ke Irak di 2014 untuk melindungi Bagdad.

Amerika percaya bahwa mereka dapat melakukan perang dengan biaya murah. George W. Bush Junior membuat keputusan jumlah militer yang dikerahkan ke Afghanistan dan Irak berdasarkan penghindaran dampak ekonomi domestik. Level pasukan yang dianggap terlalu tinggi akan membuat pemerintahannya dan Partai Republik rentan secara politik dan rentan terhadap biaya perang. Namun Afghanistan dan Irak ternyata membutuhkan lebih banyak sumber daya dan waktu lebih lama. George W. Bush mengakui pada tahun 2006, “kami tidak menang, kami tidak kalah.” Perkiraan biaya perang Irak berkisar dari $10 miliar sampai $100 miliar dan membutuhkan sekitar 100.000 pasukan. Faktanya perang di Irak menelan biaya $1,7 triliun. Angka ini terus tumbuh mengingat komitmen Amerika untuk memerangi Negara Islam.

Orang Amerika terlalu mengandalkan keunggulan teknologi mereka untuk mengatasi “kurangnya dukungan rakyat dan kecerdasan politik” pemerintah Timur Tengah (dan dulu terjadi juga di Vietnam Selatan) yang tidak populer. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi berarti membunuh musuh menjadi formula utama untuk sukses. Militer Barat tidak dirancang untuk memberikan solusi politik yang diperlukan di Afghanistan dan Irak. Apalagi idenya bahwa teknologi superior dan daya tembak akan memenangkan perang. Kekeliruan ini disebarkan oleh kontraktor senjata. Dengan kondisi seperti ini Amerika masih saja melebih-lebihkan kemenangannya dan tetap meremehkan musuh-musuhnya.

Sedikit kemajuan terjadi di zaman Obama. Obama tidak lagi menganggap Timur Tengah penting untuk Amerika di masa depan. Ia dengan sinis menyimpulkan bahwa kekuatan militer Amerika memiliki sedikit peluang untuk membuat kawasan ini lebih baik atau lebih stabil. Demikian pula Obama mempertanyakan mengapa Amerika Serikat harus mensubsidi keunggulan militer yang dimiliki oleh militer Israel. Dengan itu birokrasi kebijakan luar negeri Amerika terancam oleh pemahaman makro dan longitudinal Obama tentang budaya dan struktural yang membatasi gerakan Amerika di Timur Tengah. Obama menyimpulkan bahwa kekuatan militer yang keras saja tidak dapat memecahkan masalah seperti itu. Namun selanjutnya terjadi kemunduran kebijakan di zaman Trump, ia kemudian kembali ke cara lama - Timur Tengah pra-Obama, yang sejalan dengan preferensi institusional Pentagon. Pemerintahan Trump ingin meningkatkan pembelanjaan pertahanan secara substansial. Hal itu diperlihatkannya ketika ia mengirim pasukan marinir ke Suriah.

Kebijakan-kebijakan Amerika yang ngaco itu terjadi karena adanya kekaburan atau ketidakjelasan definisi tentang musuh: Islam (dan juga Komunisme). Sehingga Amerika kemudian mencampuri urusan negara lain di Timur Tengah, seperti halnya dulu terjadi pula di Vietnam. Karenanya, Amerika tidak pernah mencapai kemenangan strategis (yaitu - kestabilan politik di Timur Tengah, munculnya negara yang mandiri, berdirinya rezim yang legitim, dan terciptanya mitra terpercaya). Yang ada hanyalah kemenangan jangka pendek/sesaat (terhadap Sadam, Khadafi dan Rusia di Afghanistan), tetapi dampak selanjutnya tidak dipikirkan. Itu dapat terjadi karena Amerika hanya berpegangan pada kekuatan teknologi (pencitraan satelit, bombardir udara, drone, dll). Karena mereka tidak jelas dalam menentukan posisi musuh seperti yang terjadi di Irak dan Suriah (hal yang sama pernah terjadi di Vietnam). Dengan kekaburan definisi tentang musuh, maka tidak ada ukuran anggaran atau target waktu, dan hasilnya adalah perang yang panjang dengan biaya yang tidak terkontrol. Kerja payah Amerika itu dibarengi dengan penggunaan jargon-jargon pembenaran perang, yaitu: memperjuangkan hak azazi, menumbangkan diktator, dan kebebasan untuk rakyat. Tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk melindungi kepentingan minyak. Pengorbanan biaya perang telah menyebabkan ekonomi Amerika mengalami krisis berkepanjangan. Itulah yang terjadi kalau strategi, policy dan motif berperang dikendalikan oleh para vendor/pabrik/pedagang senjata.

Arab Spring

Pada makalahnya yang berjudul “The Illogical Logic of American Entanglement in the Middle East”, Ryan Burke dan Jahara Matisek menuliskan bahwa dalam mempertahankan dominasinya di Timur Tengah melalui kekuatan senjata, Amerika berniat menyebarkan nilai-nilai demokrasi, dan menciptakan stabilitas yang lebih besar di Timur Tengah. Namun aspirasi samar untuk berkembangnya demokrasi dan upaya pemerintahan baru untuk bisa mandiri, merupakan fatamorgana. Karena pemerintahan yang didukung Amerika akan sulit sekali mendapatkan legitimasi dari akar rumput. Hal itu disebabkan sikap Amerika yang tidak sensitif dengan terus menerus mendukung Israel yang merupakan musuh tradisional bangsa Arab.

Di sisi lain, tradisi demokrasi hampir tidak dikenal pada mayoritas negara-negara Arab. Bagi negara-negara Arab, demokrasi tentunya merupakan konsep yang abstrak. Selama lebih dari 40 tahun, Irak, Mesir, Tunisia, Libya, Yaman, telah hidup di bawah sistem otoriter. Demokrasi yang dikarakteristikkan dengan adanya: pemisahan kekuasaan, pemilu yang bebas, supremasi warga sipil, penegakan hukum, dan penghargaan atas hak asasi manusia seperti kepemilikan pribadi, kebebasan berpendapat, serta toleransi beragama - merupakan nilai yang sepenuhnya baru bagi negara-negara Timur Tengah.

Tentunya jalan untuk menghadirkan demokrasi di kawasan tersebut tidaklah mudah. Menurunkan diktator seperti yang terjadi pada Arab Spring 10 tahun yang lalu adalah hal yang sederhana, namun memerangi sistem politik yang korup, penuh dengan nepotisme dan patronase merupakan tantangan yang lebih besar di Timur Tengah. Diperlukan waktu bertahun-tahun agar Pemerintah dapat menjadi satu-satunya aktor yang dilegitimasi. Sebelum itu, masyarakat sipil masih menjadi pengawas sekaligus juri yang menilai kinerja Pemerintah.

Arab Spring pun dengan mudah dapat dipatahkan. Dalam gelombang Arab Spring, kekuatan demokrasi berhasil menaikkan Mohammad Morsi sebagai Presiden. Namun, hanya selang setahun, ia digulingkan dalam aksi-aksi demo yang didukung militer. Pada 3 Juli 2013, Morsi dipaksa mundur dan pemerintahan Mesir kini berada di tangan Jenderal Al Sisi yang kemudian melakukan berbagai aksi represif terhadap aktivis pro-demokrasi. Hal ini merupakan bukti bahwa demokrasi masih merupakan jalan panjang di Timur Tengah.

Frustasi nih saya, apa benar orang Timur Tengah itu tidak bisa berdemokrasi? Kita lanjutkan besok...***

• Penulis adalah seorang pengamat seni, dan pernah menjadi executive di beberapa perusahaan telekomunikasi. Ia pernah kuliah di FMIPA – Universitas Indonesia (1981), lulus dari Elektro Telekomunikasi – Institut Teknologi Bandung (1986), Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara (2020). Dan pernah membuat buku “Melacak Lukisan Palsu” (2018) dan “Seni Sebagai Pembebasan” (2022). Pernah berpameran tunggal lukisan di galeri Titik Dua, Ubud (2021), berpameran bersama di galeri Salihara bersama Goenawan Mohamad (2020). Saat ini ia menjadi Editor in Chief di Jurnal Filsafat Dekonstruksi – jurnaldekonstruksi.id