Prabowo: Pejabat Dekat Presiden Tetap Harus Diperiksa BPKP

"Saya heran sekarang ada digital, ada macam-macam, sekarang pasti ketahuan deh. Saya sedih di ujung puncak karir, yang paling saya sedih adalah nanti anak dan istrinya," ujarnya.

Selain menyoroti aspek hukum, Prabowo mengaku prihatin terhadap dampak sosial yang harus ditanggung keluarga pejabat yang terlibat kasus penyelewengan, terutama anak dan pasangan mereka.

Meski demikian, Kepala Negara menegaskan bahwa setiap pejabat negara memiliki tanggung jawab kepada rakyat dan negara sehingga proses pemeriksaan tetap harus berjalan tanpa pandang bulu.

Prabowo juga memastikan bahwa penindakan hukum berlaku bagi seluruh pihak, termasuk kader partainya sendiri. Ia menyebut sejumlah kader Partai Gerindra telah diproses secara hukum dalam beberapa kasus sebelumnya.

Presiden menambahkan bahwa pejabat aktif maupun mantan pejabat, termasuk dari kalangan militer, seharusnya memberikan teladan dengan mengakhiri masa pengabdian secara terhormat.

Menurut Prabowo, pihak yang terbukti memperoleh keuntungan secara tidak sah sebaiknya mengembalikan hasil tersebut. Jika tidak, pemerintah akan menyerahkan proses penanganannya kepada aparat penegak hukum.

"Ini saya sampaikan karena saya, kalau saya dapat laporan apa yang harus dibuat nanti 'geremeng-geremeng', sakit hati ya kan. Suruh kembalikan yang dia dapat secara tidak halal, nggak mau, ya sudah urusan sama kejaksaan sana, saya serahkan," ujar Prabowo.

@abiel