Trump Tunda Serangan Iran usai Desakan Tiga Pemimpin Teluk

VISI.NEWS | BANDUNG - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara mendadak membatalkan rencana serangan militer terhadap Iran yang sebelumnya disebut akan dilakukan pada Selasa. Keputusan itu diambil setelah adanya permintaan langsung dari tiga pemimpin utama Timur Tengah yang meminta Washington memberi ruang bagi proses negosiasi damai.

Pengumuman tersebut disampaikan Trump melalui akun Truth Social miliknya. Ia menyebut keputusan penundaan serangan dilakukan setelah menerima komunikasi dari Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, dan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

"Saya telah menginformasikan kepada para pemimpin militer AS bahwa kita TIDAK akan melakukan serangan terjadwal terhadap Iran besok mengingat adanya permintaan dari Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, dan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan," tulis Donald Trump dalam unggahannya di Truth Social, dikutip Selasa (19/5/2026). Langkah tersebut memperlihatkan besarnya pengaruh diplomasi negara negara Teluk dalam meredam potensi eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ketiga pemimpin Arab disebut meyakini bahwa negosiasi yang sedang berlangsung memiliki peluang menghasilkan kesepakatan baru terkait isu nuklir Iran.

Sebelumnya, situasi sempat memanas setelah Trump memberi sinyal bahwa militer AS telah bersiap melakukan serangan besar terhadap Iran. Pernyataan itu muncul di tengah ketegangan berkepanjangan terkait perang ekonomi, konflik di Selat Hormuz, dan negosiasi nuklir yang berjalan alot.

"Kami sedang bersiap untuk melakukan serangan yang sangat besar besok. Saya menundanya untuk sementara waktu, mudah mudahan mungkin selamanya, tetapi kemungkinan untuk sementara waktu karena kita telah melakukan diskusi yang sangat besar dengan Iran," ujar Trump.

Meski serangan dibatalkan sementara, Trump menegaskan posisi militernya tetap dalam status siaga penuh. Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine diperintahkan tetap bersiap jika proses diplomasi gagal mencapai hasil.