Penyakit Birokrasi Masih Lestari dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Dr. Tuhana yang selain sebagai peneliti dosen fakultas hukum, juga sebagai pelaku yang sering terlibat dalam seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, dalam penelitian di Kota Solo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Batang, Kota Tegal dan Kabupaten Grobogan menemukan di lokasi penelitian partisipasi masyarakat kurang optimal.

Dosen FH-UNS itu menyatakan disertasinya berbeda dengan disertasi Muhamad Qudrat Wisnu Aji (Universitas Pasundan), tentang dampak reformasi birokrasi dan budaya organisasi terhadap kinerja organisasi Setjen Kemendikbud dan disertasi Ajib Rakhmawanto (Universitas Padjajaran), tentang sistem merit seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama ASN di Pemprov Jawa Tengah.

Dia menegaskan, substansi disertasinya bertujuan menjawab argumentasi perlunya partisipasi masyarakat dalam seleksi secara terbuka dan kompetitif pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah daerah dan konstruksi hukum partisipasi masyarakat berbasis hukum responsif dalam seleksi secara terbuka dan kompetitif, dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah daerah.

"Partisipasi masyarakat sebagai ciri hukum responsif, saat ini belum diimplementasikan dan belum berkontribusi terhadap problematika birokrasi. Harus ada perbaikan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah daerah, yang mencakup optimalisasi partisipasi masyarakat sebagai pengejawantahan sistem merit," tandasnya lagi. @tok