Pemkot Bandung Siapkan Rp56 Miliar untuk Bus Rapid Transit

Menunggu Kesepakatan Bersama

Dalam waktu dekat, perhatian Pemkot Bandung akan tertuju pada proses rekonsiliasi tagihan PSO. Setelah layanan berjalan selama Agustus, pengelola diperkirakan mulai menerbitkan tagihan pada awal September.

Tagihan tersebut kemudian akan dibahas bersama pemerintah daerah yang terlibat untuk menentukan besaran kontribusi masing-masing pihak. DPRD juga akan dilibatkan dalam proses pembahasan anggaran.

Bagi Kota Bandung, keputusan tersebut akan menentukan berapa besar dari anggaran Rp49 miliar hingga Rp56 miliar yang pada akhirnya harus dikeluarkan untuk PSO BRT.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan bahwa dukungan anggaran tersebut sejalan dengan kualitas layanan yang diterima masyarakat. Semakin besar pembiayaan publik yang diberikan, semakin penting pula keberlanjutan dan manfaat layanan transportasi tersebut dapat dirasakan warga.

Dengan kebutuhan PSO yang diperkirakan mencapai Rp200 miliar per tahun dan Kota Bandung berpotensi menanggung hampir seperempatnya, pembahasan mengenai pembagian beban pembiayaan menjadi bagian penting dalam keberlanjutan BRT di kawasan Bandung Raya.

Pemkot Bandung saat ini memilih menahan pembayaran hingga seluruh angka dan mekanisme pembiayaan mendapatkan kesepakatan. Pemerintah berharap proses tersebut dapat menghasilkan perhitungan yang masuk akal, transparan, dan diterima oleh seluruh daerah yang terlibat.

Sementara layanan Metro Jabar Trans dan feeder terus berjalan, keputusan mengenai besaran PSO akan menjadi salah satu penentu penting bagi keberlangsungan sistem transportasi publik yang tengah dikembangkan untuk menghubungkan Kota Bandung dengan wilayah di sekitarnya.