Pemkot Bandung Siapkan Rp56 Miliar untuk Bus Rapid Transit

Besarnya kontribusi tersebut menjadi salah satu alasan Pemkot Bandung perlu memastikan mekanisme pembiayaan dan perhitungan tagihan dilakukan secara transparan serta dapat diterima seluruh daerah yang terlibat.

Bagi pemerintah daerah, dukungan terhadap transportasi publik merupakan investasi pelayanan kepada masyarakat. Namun, pada saat yang sama, besarnya anggaran yang dikeluarkan perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan manfaat layanan yang diterima masyarakat.

Dampak Pembangunan BRT Masih Jadi Catatan

Di tengah pembahasan pembiayaan operasional, Farhan juga menyoroti berbagai persoalan yang muncul selama pembangunan dan pengembangan BRT di Kota Bandung.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur dan pengaturan layanan BRT telah memberikan sejumlah dampak terhadap aktivitas masyarakat. Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan pengalihan lokasi parkir dan dampak terhadap pedagang kaki lima (PKL).

"Karena pembangunan ini saja kan kita menimbulkan banyak masalah dan belum selesai masalahnya. Pengalihan parkir, penanganan dampak terhadap PKL dan lain-lain juga belum selesai," katanya.

Persoalan tersebut dinilai perlu menjadi bagian dari pembahasan karena pembangunan transportasi publik tidak hanya menyangkut pengoperasian kendaraan. Penataan ruang jalan dan perubahan pola aktivitas masyarakat di sekitar koridor juga perlu mendapatkan perhatian.

Bagi Pemkot Bandung, penyelesaian dampak tersebut menjadi pekerjaan yang berjalan beriringan dengan pengoperasian BRT. Pemerintah perlu menjaga agar pembangunan sistem transportasi baru tetap memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan aktivitas ekonomi dan kebutuhan pengguna ruang publik lainnya.