Pemkot Bandung Siapkan Rp56 Miliar untuk Bus Rapid Transit

VISI.NEWS — Pemerintah Kota Bandung menyiapkan anggaran sekitar Rp56 miliar untuk mendukung operasional Bus Rapid Transit (BRT) melalui skema Public Service Obligation (PSO). Meski anggaran telah tersedia, pemerintah belum mencairkannya karena masih menunggu kesepakatan bersama mengenai mekanisme pembiayaan dan besaran kontribusi masing-masing daerah.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, anggaran PSO sudah dialokasikan dalam APBD. Namun, pembayaran belum dilakukan karena Pemkot Bandung masih menunggu kepastian mengenai perhitungan tagihan dari pengelola BRT serta hasil pembahasan bersama pemerintah daerah yang ikut menanggung biaya operasional.

"Kalau kita sudah menganggarkan, tapi masih ditahan. Karena ingin tahu kesepakatan bersama dulu. Hitungannya seperti apa," ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (24/8/2026).

Pembiayaan tersebut berkaitan dengan operasional layanan BRT yang telah berjalan sejak awal Agustus 2026 melalui Metro Jabar Trans (MJT) dan layanan feeder.

Menurut Farhan, berdasarkan informasi dari pihak BRT, operasional yang dikategorikan sebagai layanan BRT telah berlangsung sejak 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026.

"Sejak tanggal 1 Agustus kemarin, menurut BRT itu operasional BRT sudah berjalan tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus, dalam bentuk pengoperasian Metro Jabar Trans dan feeder," katanya.

Dengan berjalannya layanan tersebut, tagihan PSO diperkirakan mulai diterbitkan pada awal September. Pemerintah Kota Bandung memperkirakan tagihan akan keluar pada 1-5 September 2026.

Sebelum pembayaran dilakukan, Pemkot Bandung akan melakukan pembahasan bersama DPRD dan pemerintah daerah yang terlibat. Rekonsiliasi diperlukan agar besaran biaya yang ditagihkan dapat diverifikasi dan disepakati seluruh pihak.

Farhan mengatakan, pemerintah memiliki waktu sekitar 10 hari untuk memastikan perhitungan biaya operasional dapat diterima bersama.

"Kita punya waktu sekitar 10 hari ini untuk memastikan bahwa semua tagihannya nanti, rekonsiliasi angkanya, masuk akal dan diterima oleh semuanya," ujarnya.

Enam Daerah Terlibat Pembiayaan

Skema pembiayaan PSO BRT melibatkan sejumlah pemerintah daerah yang berada di kawasan Bandung Raya dan wilayah yang terhubung dengan layanan transportasi tersebut.

Farhan menyebut pemerintah daerah yang terlibat terdiri atas Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Cimahi, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, dan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Keterlibatan beberapa daerah tersebut berkaitan dengan cakupan layanan transportasi yang tidak hanya beroperasi di dalam wilayah administratif Kota Bandung. BRT dirancang sebagai bagian dari sistem transportasi publik yang menghubungkan kawasan perkotaan dan daerah di sekitarnya.

Karena itu, pembiayaan operasional tidak sepenuhnya dibebankan kepada satu pemerintah daerah. Masing-masing daerah diharapkan memberikan kontribusi sesuai dengan skema yang nantinya disepakati.

Pemkot Bandung sendiri memperkirakan kontribusinya menjadi salah satu yang terbesar. Hal tersebut tidak terlepas dari posisi Kota Bandung sebagai salah satu pusat aktivitas dan wilayah dengan intensitas penggunaan layanan transportasi publik yang tinggi.

Anggaran Rp49-Rp56 Miliar Belum Final

Mengenai besaran dana yang telah disiapkan, Farhan menyebut Pemkot Bandung memiliki anggaran dalam kisaran Rp49 miliar hingga Rp56 miliar.

Namun, angka tersebut belum dapat disebut sebagai nilai pembayaran final. Pemerintah masih menunggu tagihan resmi dan hasil rekonsiliasi dengan pemerintah daerah lainnya.

"Belum. Baru di kantongan. Lumayan lah, Rp49 sampai Rp56 miliar," kata Farhan.

Dengan demikian, anggaran yang telah disiapkan belum otomatis seluruhnya akan dibayarkan. Nilai akhirnya masih akan bergantung pada hasil perhitungan biaya operasional dan kesepakatan antarpemerintah daerah.

Proses rekonsiliasi menjadi penting karena PSO merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan layanan transportasi publik. Pemerintah perlu memastikan bahwa biaya yang dibebankan sesuai dengan operasional yang benar-benar berjalan.

Untuk Gaji Sopir hingga Pemeliharaan

Farhan menjelaskan, PSO pada dasarnya merupakan dukungan pemerintah untuk menutup sebagian biaya operasional layanan transportasi publik. Komponen yang dibiayai mencakup berbagai kebutuhan agar layanan dapat terus berjalan.

"PSO itu operasional, subsidi macam-macam. Jadi kita masing-masing memberikan kontribusi untuk subsidi operasional. Gaji para sopir, bahan bakar, pemeliharaan, pengadaan, dan lain-lain," tutur Farhan.

Komponen tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan transportasi publik tidak hanya berkaitan dengan pengadaan armada. Setelah layanan berjalan, pemerintah juga perlu mendukung berbagai kebutuhan operasional secara berkelanjutan.

Gaji pengemudi, bahan bakar, perawatan kendaraan, serta kebutuhan operasional lainnya menjadi bagian dari biaya yang harus ditanggung agar masyarakat tetap dapat menggunakan layanan BRT.

Karena itu, kebutuhan PSO bersifat rutin dan menjadi salah satu faktor penting dalam keberlangsungan transportasi publik.

Kebutuhan PSO Diperkirakan Rp200 Miliar Setahun

Dalam skala yang lebih besar, kebutuhan PSO untuk operasional BRT diperkirakan mencapai sekitar Rp200 miliar per tahun.

Dari total kebutuhan tersebut, Kota Bandung diperkirakan menanggung hampir seperempat bagian. Artinya, kontribusi Kota Bandung dapat mencapai sekitar 25 persen dari total kebutuhan PSO apabila skema tersebut menjadi dasar pembagian pembiayaan.

"Kalau terbesar sih pasti di kita. Dari Rp200 miliar setahun itu kita kebagian sekitar hampir 25 persen sekarang," ungkap Farhan.

Besarnya kontribusi tersebut menjadi salah satu alasan Pemkot Bandung perlu memastikan mekanisme pembiayaan dan perhitungan tagihan dilakukan secara transparan serta dapat diterima seluruh daerah yang terlibat.

Bagi pemerintah daerah, dukungan terhadap transportasi publik merupakan investasi pelayanan kepada masyarakat. Namun, pada saat yang sama, besarnya anggaran yang dikeluarkan perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan manfaat layanan yang diterima masyarakat.

Dampak Pembangunan BRT Masih Jadi Catatan

Di tengah pembahasan pembiayaan operasional, Farhan juga menyoroti berbagai persoalan yang muncul selama pembangunan dan pengembangan BRT di Kota Bandung.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur dan pengaturan layanan BRT telah memberikan sejumlah dampak terhadap aktivitas masyarakat. Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan pengalihan lokasi parkir dan dampak terhadap pedagang kaki lima (PKL).

"Karena pembangunan ini saja kan kita menimbulkan banyak masalah dan belum selesai masalahnya. Pengalihan parkir, penanganan dampak terhadap PKL dan lain-lain juga belum selesai," katanya.

Persoalan tersebut dinilai perlu menjadi bagian dari pembahasan karena pembangunan transportasi publik tidak hanya menyangkut pengoperasian kendaraan. Penataan ruang jalan dan perubahan pola aktivitas masyarakat di sekitar koridor juga perlu mendapatkan perhatian.

Bagi Pemkot Bandung, penyelesaian dampak tersebut menjadi pekerjaan yang berjalan beriringan dengan pengoperasian BRT. Pemerintah perlu menjaga agar pembangunan sistem transportasi baru tetap memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan aktivitas ekonomi dan kebutuhan pengguna ruang publik lainnya.

Menunggu Kesepakatan Bersama

Dalam waktu dekat, perhatian Pemkot Bandung akan tertuju pada proses rekonsiliasi tagihan PSO. Setelah layanan berjalan selama Agustus, pengelola diperkirakan mulai menerbitkan tagihan pada awal September.

Tagihan tersebut kemudian akan dibahas bersama pemerintah daerah yang terlibat untuk menentukan besaran kontribusi masing-masing pihak. DPRD juga akan dilibatkan dalam proses pembahasan anggaran.

Bagi Kota Bandung, keputusan tersebut akan menentukan berapa besar dari anggaran Rp49 miliar hingga Rp56 miliar yang pada akhirnya harus dikeluarkan untuk PSO BRT.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan bahwa dukungan anggaran tersebut sejalan dengan kualitas layanan yang diterima masyarakat. Semakin besar pembiayaan publik yang diberikan, semakin penting pula keberlanjutan dan manfaat layanan transportasi tersebut dapat dirasakan warga.

Dengan kebutuhan PSO yang diperkirakan mencapai Rp200 miliar per tahun dan Kota Bandung berpotensi menanggung hampir seperempatnya, pembahasan mengenai pembagian beban pembiayaan menjadi bagian penting dalam keberlanjutan BRT di kawasan Bandung Raya.

Pemkot Bandung saat ini memilih menahan pembayaran hingga seluruh angka dan mekanisme pembiayaan mendapatkan kesepakatan. Pemerintah berharap proses tersebut dapat menghasilkan perhitungan yang masuk akal, transparan, dan diterima oleh seluruh daerah yang terlibat.

Sementara layanan Metro Jabar Trans dan feeder terus berjalan, keputusan mengenai besaran PSO akan menjadi salah satu penentu penting bagi keberlangsungan sistem transportasi publik yang tengah dikembangkan untuk menghubungkan Kota Bandung dengan wilayah di sekitarnya.