Pembangunan Desa Panundaan Disorot, Warga Harap Percepatan

Imam juga mengapresiasi pernyataan pihak pembina yang disampaikan melalui salah satu media terkait komitmen memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut.

"Namun masyarakat berharap adanya kejelasan langkah dan waktu tindak lanjut agar proses fasilitasi tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya," ungkap Imam.

Di sisi lain, Imam menilai adanya kesan pembiaran terhadap persoalan yang terjadi di Desa Panundaan. Ia menyebut, baik Inspektorat Provinsi Jawa Barat, Inspektorat Kabupaten Bandung, maupun aparat penegak hukum terkesan belum mengambil langkah nyata, meskipun hingga memasuki tahun anggaran 2025 belum terlihat realisasi pembangunan yang jelas.

Selain itu, ia juga menyoroti peran pemerintah kecamatan yang dinilai seharusnya menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi (monev) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurutnya, kewenangan tersebut berada di tingkat kecamatan dan perlu dijalankan secara objektif.

"Sebaiknya semua stakeholder terkait segera mengambil langkah langkah agar realisasi pembangunan di Desa Panundaan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, " harapnya.

Ia pun berharap perhatian publik dan media terhadap persoalan ini dapat menjadi penguat sinergi antara pemerintah desa, pihak pembina, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik serta pembangunan yang transparan dan berkelanjutan.

"Sebagai warga, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian media dan publik. Semoga sorotan ini menjadi penguat sinergi antara pemerintah desa, pembina, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola desa yang lebih baik dan pembangunan yang lebih dirasakan manfaatnya." pungkasnya. @Ihda