Pembangunan Desa Panundaan Disorot, Warga Harap Percepatan

VISI.NEWS | KAB. BANDUNG - Kasus yang mencuat di tengah masyarakat menarik perhatian publik terhadap proses pembangunan di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, yang dinilai belum berjalan optimal.

Seorang tokoh masyarakat Desa Panundaan, yang enggan disebutkan namanya dan menggunakan inisial Imam, menilai perhatian publik terhadap pembangunan desa seharusnya dipahami sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kemajuan wilayah.

Ia menyebut hingga kini masih terdapat program pembangunan yang belum berjalan optimal dan sebagian lainnya belum memiliki kepastian waktu pelaksanaan.

"Beberapa program pembangunan hingga kini dinilai belum berjalan optimal, bahkan sebagian masih menunggu kejelasan waktu realisasi," ujarnya, Sabtu (17/1/2025)

Kondisi ini wajar menimbulkan pertanyaan dan harapan dari masyarakat agar pembangunan desa dapat dipercepat secara transparan dan terukur," lanjutnya.

Menurutnya, dalam situasi seperti ini, peran pembinaan dan pendampingan dari pihak terkait menjadi sangat penting. Pembinaan yang konsisten dan komunikatif diharapkan mampu membantu pemerintah desa menyelesaikan berbagai kendala administratif maupun teknis yang ada, sehingga program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

"Masyarakat juga menaruh perhatian pada pengelolaan dana ketahanan pangan Dana Desa tahap II yang menurut informasi telah dicairkan," katnya.

Ia menambahkan, hingga kini masyarakat masih menunggu penjelasan resmi terkait mekanisme penyaluran dana ketahanan pangan Dana Desa tahap II kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), terutama di tengah kondisi kas desa yang terbatas. Menurutnya, kejelasan informasi menjadi hal penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman di ruang publik.

Imam juga mengapresiasi pernyataan pihak pembina yang disampaikan melalui salah satu media terkait komitmen memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut.

"Namun masyarakat berharap adanya kejelasan langkah dan waktu tindak lanjut agar proses fasilitasi tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya," ungkap Imam.

Di sisi lain, Imam menilai adanya kesan pembiaran terhadap persoalan yang terjadi di Desa Panundaan. Ia menyebut, baik Inspektorat Provinsi Jawa Barat, Inspektorat Kabupaten Bandung, maupun aparat penegak hukum terkesan belum mengambil langkah nyata, meskipun hingga memasuki tahun anggaran 2025 belum terlihat realisasi pembangunan yang jelas.

Selain itu, ia juga menyoroti peran pemerintah kecamatan yang dinilai seharusnya menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi (monev) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurutnya, kewenangan tersebut berada di tingkat kecamatan dan perlu dijalankan secara objektif.

"Sebaiknya semua stakeholder terkait segera mengambil langkah langkah agar realisasi pembangunan di Desa Panundaan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, " harapnya.

Ia pun berharap perhatian publik dan media terhadap persoalan ini dapat menjadi penguat sinergi antara pemerintah desa, pihak pembina, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik serta pembangunan yang transparan dan berkelanjutan.

"Sebagai warga, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian media dan publik. Semoga sorotan ini menjadi penguat sinergi antara pemerintah desa, pembina, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola desa yang lebih baik dan pembangunan yang lebih dirasakan manfaatnya." pungkasnya. @Ihda