PBB: Deportasi Anak Ukraina oleh Rusia Kejahatan Kemanusiaan

VISI.NEWS | BANDUNG - Laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa mengungkap tuduhan serius terhadap pemerintah Vladimir Putin terkait pemindahan paksa anak-anak dari wilayah Ukraina yang diduduki. Menurut penyelidikan internasional, deportasi ribuan anak Ukraina ke Rusia dinilai sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan sekaligus kejahatan perang.

Temuan tersebut dipublikasikan oleh Independent International Commission of Inquiry on Ukraine yang menyebut kebijakan pemindahan anak-anak itu dilakukan oleh otoritas Rusia hingga tingkat tertinggi. Komisi ini menilai keterlibatan langsung Presiden Rusia sudah terlihat sejak awal konflik.

Berdasarkan laporan tersebut, setidaknya 1.205 anak diidentifikasi telah dipindahkan dari wilayah Ukraina oleh pihak Rusia sejak 2022. Sekitar 80 persen dari anak-anak itu hingga kini belum kembali ke negara asalnya, sementara banyak orang tua dan wali masih tidak mengetahui keberadaan mereka.

Pemerintah Ukraina sendiri memperkirakan jumlah anak yang dipindahkan secara ilegal ke Rusia dan Belarus mencapai hampir 20.000 orang. Komisi PBB menyebut tindakan ini sebagai bentuk penghilangan paksa serta penundaan pemulangan yang tidak dapat dibenarkan, yang menurut hukum internasional termasuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sebagian besar anak-anak tersebut berasal dari wilayah Donetsk dan Luhansk, dua kawasan Ukraina yang diklaim secara sepihak oleh Rusia. Dalam laporan itu dijelaskan bahwa menjelang invasi besar-besaran, Rusia mengevakuasi anak-anak dari wilayah tersebut dengan alasan melindungi mereka dari kemungkinan serangan Ukraina. Namun setelah dipindahkan ke Rusia, banyak dari mereka ditempatkan di panti atau keluarga asuh dan bahkan diberikan kewarganegaraan Rusia.

Pemerintah Rusia selama ini menolak tuduhan tersebut. Presiden Putin sebelumnya menyebut cerita tentang penculikan anak-anak sebagai sesuatu yang dibesar-besarkan.

“Cerita tentang ‘penculikan anak’ itu dilebih-lebihkan,” kata Putin.

Ia juga menegaskan bahwa anak-anak tersebut hanya “diselamatkan dari zona perang” dan menyatakan tidak ada masalah untuk mengembalikan mereka ke Ukraina.

Namun laporan PBB menyebut proses pemulangan anak-anak tersebut sangat sulit. Banyak dari mereka mengalami tekanan psikologis akibat terpisah dari keluarga dan berada dalam lingkungan yang memaksa mereka beradaptasi dengan identitas baru.

“Pemindahan paksa ini, serta terputusnya hubungan dengan tanah air mereka, telah menjadi sumber penderitaan mendalam bagi anak-anak,” demikian isi laporan komisi tersebut.

Beberapa anak yang berhasil kembali ke Ukraina dilaporkan mengalami trauma berat, kecemasan, serta ketakutan akan ditinggalkan. Dalam salah satu kasus yang dikutip laporan itu, seorang anak di panti asuhan Rusia bahkan diberi tahu bahwa negaranya sudah tidak ada lagi.

“Ukraina tidak ada lagi, semuanya sudah terbakar, dan orang tuamu mungkin sudah meninggal,” kata staf panti tersebut kepada anak itu.

Salah satu orang tua yang masih mencari anaknya juga menyampaikan ketakutan mendalam.

“Saya masih mencari putri saya, dan saya sangat takut memikirkan apa yang mungkin ia pikirkan tentang saya serta bagaimana ia bertahan hidup di Rusia, di mana banyak orang membenci warga Ukraina,” ujar seorang ibu yang dikutip dalam laporan PBB.

Kasus ini juga telah menarik perhatian International Criminal Court. Pada 2023, pengadilan tersebut mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin serta komisaris hak anak Rusia Maria Lvova-Belova atas dugaan deportasi ilegal anak-anak Ukraina.

Dalam sebuah wawancara sebelumnya, Lvova-Belova bahkan mengakui pernah “mengambil” seorang anak laki-laki berusia 15 tahun dari kota Mariupol yang diduduki Rusia dan mencoba “mendidiknya kembali”, meskipun anak tersebut sebenarnya tidak ingin dibawa ke Rusia.

Pemerintah Ukraina mengatakan sejauh ini baru sekitar 2.000 anak yang berhasil dipulangkan. Sementara itu, konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina yang kini memasuki tahun kelima telah menewaskan lebih dari 15.000 warga sipil, melukai puluhan ribu lainnya, dan memaksa sekitar 3,7 juta orang meninggalkan rumah mereka. @kanaya