OJK Perkuat Keuangan Berkelanjutan dan Ekonomi Karbon di LCAW 2026
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi./visi.news/ist.
VISI.NEWS - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran sektor jasa keuangan, khususnya dalam program keuangan berkelanjutan serta implementasi nilai ekonomi karbon. Upaya ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui transisi menuju ekonomi rendah karbon sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur keuangan berkelanjutan global.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam rangkaian London Climate Action Week (LCAW) 2026 yang berlangsung pada 22–25 Juni 2026 di London, Inggris.
Keikutsertaan OJK dalam agenda tersebut disebut sebagai bagian dari penguatan pengelolaan risiko keuangan terkait perubahan iklim serta pengembangan ekosistem pasar karbon di Indonesia melalui kolaborasi dan pembelajaran praktik terbaik internasional.
Hadiri Sejumlah Forum Internasional
Dalam kegiatan tersebut, Friderica menghadiri berbagai forum internasional, di antaranya The Net Zero Delivery Summit, Roundtable Discussion bersama Centre for Economic Transition Expertise (CETEx) London School of Economics and Political Science (LSE), Indonesia Climate Leadership Luncheon, Southeast Asia Climate Action Forum, serta pertemuan bilateral dengan berbagai lembaga global.
Sejumlah pejabat Indonesia juga turut hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut, antara lain Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup M. Jumhur Hidayat, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono, serta perwakilan Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon.
Dorong Ekosistem Pembiayaan Transisi
Dalam forum Transition Finance Panel, OJK menegaskan bahwa pembiayaan transisi perlu diarahkan untuk mendukung sektor-sektor yang sulit didekarbonisasi, seperti energi, manufaktur, transportasi, pertanian, kehutanan, serta penggunaan lahan.
Untuk itu, OJK memperkuat arsitektur keuangan berkelanjutan melalui berbagai kebijakan, termasuk Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), penguatan pelaporan keberlanjutan, penerapan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS), serta pengembangan panduan transition finance dan transition plan.
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!