OJK Perkuat Keuangan Berkelanjutan dan Ekonomi Karbon di LCAW 2026

VISI.NEWS - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran sektor jasa keuangan, khususnya dalam program keuangan berkelanjutan serta implementasi nilai ekonomi karbon. Upaya ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui transisi menuju ekonomi rendah karbon sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur keuangan berkelanjutan global.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam rangkaian London Climate Action Week (LCAW) 2026 yang berlangsung pada 22–25 Juni 2026 di London, Inggris.

Keikutsertaan OJK dalam agenda tersebut disebut sebagai bagian dari penguatan pengelolaan risiko keuangan terkait perubahan iklim serta pengembangan ekosistem pasar karbon di Indonesia melalui kolaborasi dan pembelajaran praktik terbaik internasional.

Hadiri Sejumlah Forum Internasional

Dalam kegiatan tersebut, Friderica menghadiri berbagai forum internasional, di antaranya The Net Zero Delivery Summit, Roundtable Discussion bersama Centre for Economic Transition Expertise (CETEx) London School of Economics and Political Science (LSE), Indonesia Climate Leadership Luncheon, Southeast Asia Climate Action Forum, serta pertemuan bilateral dengan berbagai lembaga global.

Sejumlah pejabat Indonesia juga turut hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut, antara lain Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup M. Jumhur Hidayat, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono, serta perwakilan Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon.

Dorong Ekosistem Pembiayaan Transisi

Dalam forum Transition Finance Panel, OJK menegaskan bahwa pembiayaan transisi perlu diarahkan untuk mendukung sektor-sektor yang sulit didekarbonisasi, seperti energi, manufaktur, transportasi, pertanian, kehutanan, serta penggunaan lahan.

Untuk itu, OJK memperkuat arsitektur keuangan berkelanjutan melalui berbagai kebijakan, termasuk Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), penguatan pelaporan keberlanjutan, penerapan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS), serta pengembangan panduan transition finance dan transition plan.

OJK juga tengah menyusun RPOJK terkait penerapan keuangan berkelanjutan bagi emiten dan perusahaan publik yang diselaraskan dengan standar nasional dan internasional.

Friderica menegaskan bahwa TKBI menjadi acuan penting bagi industri jasa keuangan untuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi hijau dan transisi, sekaligus meminimalkan risiko greenwashing.

“Transisi yang berhasil bukan sekadar memindahkan modal ke sektor yang sudah hijau, melainkan mentransformasikan sektor-sektor beremisi tinggi menjadi lebih rendah karbon secara bertahap, terukur, dan bertanggung jawab,” kata Friderica.

Pengembangan Instrumen dan Pasar Karbon

OJK juga memperkenalkan inisiatif pembiayaan inovatif melalui platform Satu Karsa yang berbasis blended finance untuk mendukung proyek karbon berbasis alam, termasuk reforestasi, agroforestri, pemulihan lahan kritis, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penguatan pasar karbon, OJK menegaskan peran Bursa Karbon Indonesia sebagai bagian dari implementasi Nilai Ekonomi Karbon. Sejak diluncurkan pada 2023, bursa karbon mencatat transaksi sekitar dua juta ton CO₂ ekuivalen dengan nilai lebih dari Rp93 miliar.

OJK juga menyatakan akan memperkuat pengawasan perdagangan karbon melalui pengembangan regulasi, termasuk revisi POJK 14/2023 untuk mendukung implementasi kebijakan nasional terkait pengurangan emisi gas rumah kaca.

Perkuat Kolaborasi Global

Selain menjadi pembicara di berbagai forum, OJK juga melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah mitra internasional untuk membahas penguatan kerja sama dalam pembiayaan transisi, pengawasan risiko iklim, serta stabilitas sistem keuangan.

OJK juga berdiskusi dengan London School of Economics (LSE) dan berbagai lembaga internasional lainnya mengenai sinergi kebijakan fiskal, sektor riil, dan sektor keuangan dalam mendukung pembiayaan proyek transisi.

OJK menegaskan bahwa kerja sama internasional menjadi faktor penting agar standar global dapat diterapkan secara adil, terutama bagi negara berkembang, termasuk dalam hal pembagian risiko, penyediaan pembiayaan jangka panjang, serta penguatan kapasitas regulator.