Ngebut di Jalan Buntu: Paradoks Kebijakan Agraria Prabowo–Gibran 2025

Trend konflik agraria pertambangan yang terus melonjak ini semakin membuka borok transisi energi yang didorong pemerintah, khususnya tambang nikel. Komoditas tambang yang digadang-gadang menjadi solusi dari energi terbarukan tersebut ternyata tidak benar-benar bersih dari praktik-praktik kotor.

Masih Identik dengan praktik perampasan tanah dan operasinya yang seringkali merusak lingkungan. Energi bersih hanya di permukaan saja, akan tetapi prakteknya di lapangan sebenarnya tidak kunjung berubah. Masih menggunakan pola-pola lama yang seringkali melahirkan konflik agraria, konflik sosial dan kerusakan lingkungan.

Tren Keterlibatan Militer dalam Konflik Agraria

Wajah loreng tentara banyak menghiasi sejumlah konflik agraria pada 2025. Terdapat sejumlah trigger bagaimana TNI terlibat menjadi aktor dalam konflik agraria tahun 2025, bahkan secara kasat mata, aparat TNI terlibat secara aktif sebagai pelaku.

Pertama, menjadikan Menteri Pertahanan sebagai motor utama penertiban kawasan hutan. Keterlibatan TNI secara langsung dalam kebijakan penertiban kawasan hutan telah melahirkan gesekan dengan masyarakat akibat pendekatan yang militeristik, alih-alih mengedepankan musyawarah dan dialog.

Meskipun Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dianggap berhasil mengembalikan kawasan hutan dari korporasi ke tangan negara, namun, operasi Satgas PKH juga meninggalkan residu konflik agraria. Sejak dibentuk, operasi Satgas PKH telah menyebabkan 21 kasus penggusuran disertai kekerasan terhadap masyarakat dengan luas mencapai 48.183,37 hektar di Sumatera Utara, Riau, Jambi dan Kalimantan Barat.

Kedua, Ekspansi teritorial TNI berupa pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru dan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) untuk mendukung program swasembada pangan-energi. Hal ini telah memantik TNI untuk melakukan berbagai cara khususnya dalam pengadaan tanah demi mendukung program prioritas tersebut.

Upaya “klaim” sepihak TNI di atas tanah garapan dan pemukiman masyarakat semakin meningkat sehingga memicu kenaikan konflik agraria. Temuan kami di lapangan, sepanjang 2025 terjadi 24 letusan konflik agraria di sektor fasilitas militer (naik 300 %). Sepuluh diantaranya disebabkan pembangunan Kodam baru dan Batalyon TP untuk mendukung program swasembada pangan-energi.