Ngebut di Jalan Buntu: Paradoks Kebijakan Agraria Prabowo–Gibran 2025

Dalam catatan KPA, selama 5 tahun (2021-2025) terakhir tren letusan konflik agraria terus mengalami kenaikan. Eskalasi tersebut terjadi akibat perpaduan antara konflik-konflik agraria lama yang tidak kunjung diselesaikan, bertemu dengan konflik-konflik agraria baru akibat kebijakan pembangunan dan investasi yang terus dipaksakan oleh pemerintah.

Perkebunan Pemicu Utama Konflik Agraria

Perkebunan menjadi pemicu utama konflik agraria dengan 135 letusan konflik agraria seluas 352.156,41 hektar dan korban terdampak sebanyak 8.734 keluarga, atau naik 21 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan letusan konflik ini banyak disebabkan oleh perkebunan sawit (74 kasus), tebu (25 kasus) dan food estate (6 kasus) untuk mendukung program swasembada pangan-energi.

Hal ini mengindikasikan bahwa ambisi negara dalam mencapai kedaulatan pangan dan energi sering kali berbenturan keras dengan kedaulatan ruang rakyat di tingkat tapak.

Di sisi lain, lonjakan ini juga mengindikasikan bahwa kebijakan moratorium Menteri ATR/BPN tidak berhasil menekan laju konflik agraria di lapangan, sehingga moratorium HGU dan izin perlu diikuti langkah penyelesaian konflik agraria.

Konflik Agraria Pertambangan, Buka Borok Program Transisi Energi

Sementara itu, konflik agraria di sektor pertambangan juga mengalami lonjakan 46 kejadian dengan luas area mencapai 58.904,68 hektar dan korban terdampak sebanyak 11.020 keluarga.

Fenomena ini sebagian besar disebabkan pertambangan nikel sebanyak 16 kasus dan batubara dengan 12 kejadian konflik agraria. Bahkan sejak 2022 hingga 2025, kami melihat tren konflik agraria pertambangan yang terus mengalami kenaikan – di mana nikel dan batubara sebagai pemicu utama ledakan konflik agraria.