Mori Hanafi Minta Kementerian PKP Benahi Proses Pendataan Program BSPS
PN
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Nasdem, Mori Hanafi./visi.news/ist.
VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk segera membenahi proses pendataan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Langkah ini dinilai krusial di tengah tantangan penurunan anggaran kementerian untuk tahun 2027.
Mori menekankan bahwa jika nantinya ada penambahan alokasi anggaran yang berdampak pada meningkatnya target pembangunan rumah oleh pemerintah, kesiapan data harus menjadi prioritas utama.
"Saya pikir yang perlu dibenahi adalah bagaimana agar proses pendataan terkait rumah yang mau dibantu itu bisa dilakukan mulai dari tahun 2026 ini," ujar Mori.
Legislator Fraksi NasDem itu pun menyoroti pola penyerapan anggaran di Kementerian PKP pada tahun-tahun sebelumnya yang dinilai kurang ideal akibat keterlambatan proses verifikasi.
"Karena kejadian di tahun 2025 baru dimulai verifikasinya di awal 2025, akhirnya penyerapan anggarannya baru dilakukan di bulan Oktober 2025," ujarnya.
"Yang untuk tahun 2026 ini sudah lebih bagus karena dia prosesnya sudah mulai dari bulan Mei. Artinya sudah bagus. Mudah-mudahan tahun 2027 bisa dimulai di awal tahun, yaitu Januari atau Februari," tambah Mori.
Menurut Mori, pembenahan linimasa pendataan ini sangat penting mengingat postur anggaran Kementerian PKP saat ini masih bertumpu pada alokasi Program BSPS.
Lebih lanjut, kata Mori, jika verifikasi terlambat, beban kerja dan penyerapan anggaran di akhir tahun akan menjadi terlalu berat bagi kementerian.
"Nah, sehingga penyerapannya bisa rata, ya. Karena kalau penyerapannya baru di akhir tahun, sementara anggaran PKP itu numpuknya di BSPS, ya. Di anggaran rumah-rumah yang tidak itu akan berat buat PKP-nya. Jadi mungkin itu," pungkasnya.
Mori menekankan bahwa jika nantinya ada penambahan alokasi anggaran yang berdampak pada meningkatnya target pembangunan rumah oleh pemerintah, kesiapan data harus menjadi prioritas utama.
"Saya pikir yang perlu dibenahi adalah bagaimana agar proses pendataan terkait rumah yang mau dibantu itu bisa dilakukan mulai dari tahun 2026 ini," ujar Mori.
Legislator Fraksi NasDem itu pun menyoroti pola penyerapan anggaran di Kementerian PKP pada tahun-tahun sebelumnya yang dinilai kurang ideal akibat keterlambatan proses verifikasi.
"Karena kejadian di tahun 2025 baru dimulai verifikasinya di awal 2025, akhirnya penyerapan anggarannya baru dilakukan di bulan Oktober 2025," ujarnya.
"Yang untuk tahun 2026 ini sudah lebih bagus karena dia prosesnya sudah mulai dari bulan Mei. Artinya sudah bagus. Mudah-mudahan tahun 2027 bisa dimulai di awal tahun, yaitu Januari atau Februari," tambah Mori.
Menurut Mori, pembenahan linimasa pendataan ini sangat penting mengingat postur anggaran Kementerian PKP saat ini masih bertumpu pada alokasi Program BSPS.
Lebih lanjut, kata Mori, jika verifikasi terlambat, beban kerja dan penyerapan anggaran di akhir tahun akan menjadi terlalu berat bagi kementerian.
"Nah, sehingga penyerapannya bisa rata, ya. Karena kalau penyerapannya baru di akhir tahun, sementara anggaran PKP itu numpuknya di BSPS, ya. Di anggaran rumah-rumah yang tidak itu akan berat buat PKP-nya. Jadi mungkin itu," pungkasnya.
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!