Mentan Ungkap Modus Beras Curah Dijual Premium, Rugi Negara Rp 99 T

VISI.NEWS | JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membeberkan awal mula terungkapnya praktik pengoplosan beras curah yang dijual dengan label premium di pasaran. Amran menjelaskan, indikasi tersebut muncul setelah pihaknya menemukan anomali harga dalam dua bulan terakhir. Menurutnya, harga gabah di tingkat petani justru mengalami penurunan, sedangkan harga beras bagi konsumen terus naik. "Ini kami sampaikan, kami mencoba menganalisa karena ada anomali di mana dua bulan lalu, satu bulan lalu, itu terjadi penurunan harga di tingkat petani atau penggilingan. Kami ulangi, penurunan harga terjadi di penggilingan atau petani, tetapi terjadi kenaikan di tingkat konsumen," kata Amran dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (16/7/2025). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional bahkan naik 14 persen atau lebih dari 3 juta ton, sehingga stok melebihi kebutuhan. Namun, kenaikan produksi itu tak menurunkan harga di pasaran. Melihat kondisi tersebut, Kementan bersama Satgas Pangan dan Kementerian Perdagangan turun langsung mengecek ke lapangan di 10 provinsi penghasil utama beras. Dari pengujian 268 merek, sekitar 85 persen sampel tidak sesuai standar mutu. Ia mengungkapkan beras curah dijual dengan harga premium atau medium, padahal kualitasnya tidak sesuai. Bahkan ada beras kemasan 5 kilogram yang isinya hanya 4,5 kilogram. Ia memperkirakan potensi kerugian akibat praktik ini mencapai Rp 99 triliun, hasil perhitungan selisih harga dengan volume beras yang beredar. Temuan serupa juga diungkap Kementerian Perdagangan, yang mendapati 9 dari 10 sampel beras tidak memenuhi standar. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto meminta agar kasus ini diusut tuntas tanpa pandang bulu. "Intinya, pokoknya kita minta supaya ini diusut sampai tuntas. Jangan sampai terjadi seperti ini. Kita ini mau lagi semangat-semangatnya urusan swasembada pangan, swasembada beras, tapi kok ini ditemukan ada beras oplosan yang tentunya ini merugikan masyarakat,” tegasnya. Titiek juga meminta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan turun tangan, memastikan koordinasi berjalan agar masyarakat tidak terus dibuat resah oleh polemik pangan. @ffr