Menpan RB Tjahjo Kumolo Apresiasi Layanan di MPP Kabupaten Bandung

VISI.NEWS | SOREANG - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI Tjahjo Kumolo, mengapresiasi atas beroperasinya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bandung. Selain kelengkapan pelayanan administrasi, ia juga memandang kenyamanan pengunjung menjadi salah satu nilai plus dari fasilitas publik yang ada di Munara 99 Soreang itu.

“Saya sudah meninjau ini cukup bagus ya. Lapang tempatnya, bersih, rapi, sehingga masyarakat kalau masuk ke sini ada rasa nyaman. Bisa membawa anak-anak karena menyediakan tempat bermain, perpustakaan, dan sebagainya,” ucap Menpan RB di sela acara Grand Launching MPP Kabupaten Bandung di Gedung Munara 99, Soreang, Rabu (8/12/2021).

Bekerjasama dengan 27 instansi yang telah bergabung untuk memberikan berbagai layanan administrasi, dinilai Tjahjo Kumolo, akan mempercepat proses pelayanan. Ia berharap, fasilitas yang ada bisa terus dijaga kebersihannya, ditingkatkan kualitasnya dan dikembangkan jenis pelayanannya.

Tjahjo pun meminta Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, untuk mensosialisasikan keberadaan MPP Kabupaten Bandung ke daerah-daerah lainnya di Jabar. “Buat suatu langkah kebijakan, setidaknya daerah lain di Jabar bisa melakukan studi tiru ke sini, atau ke MPP yang ada di Bekasi, Karawang dan Sumedang. Tidak harus punya gedung baru, gedung lama yang bisa difungsikan juga tidak masalah. Yang penting satu atap terintegrasi, seluruh instansi yang terkait kepentingan masyarakat luas bisa melakukan pelayanan di situ,” beber Tjahjo.

Terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan digantikan robot, ia menegaskan bahwa masyarakat ke depan harus diberikan kemudahan untuk mengakses pelayanan melalui aplikasi digital. Karena dengan demikian, birokrasi akan terpangkas dan meminimalisir risiko munculnya praktik kolusi.

“Dengan aplikasi dan inovasi, pekerjaan yang dulu manual diketik oleh pelayan publik, itu bisa langsung bisa dikerjakan mandiri oleh masyarakat secara digital. Saya kira ini akan mempercepat proses, tidak akan ada KKN, tidak akan ada jual beli layanan, itu intinya. Jadi semakin banyak inovasi di daerah, tenaga kerja yang akan menangani di pemerintahan juga akan berkurang. Biasanya dilakukan 10 orang, cukup 1 orang saja,” terangnya pula.