Melli Darsa Tolak Munaslub Golkar

VISI.NEWS | BANDUNG – Fungsionaris Partai Golkar Melli Darsa tegas menolak wacana Munaslub Partai Golkar yang digulirkan oleh segelintir orang. Dia menyatakan tidak ada alasan untuk menyelenggarakan Munaslub dan Partai Golkar harus kompak sekaligus menjaga soliditas untuk menuju Pemilu 2024.

“Saya menilai wacana Munaslub itu sengaja diembuskan oleh segelintir orang saja, sebagian sih eks Golkar, yang ingin menggembosi Golkar,” ujar Bacaleg Partai Golkar dari Dapil Jabar III (Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor) ini dalam siaran pers tertulisnya di Bandung, Selasa (1/8/23).

Menurut Melli Darsa, ada sejumlah pihak yang ingin memanfaatkan Golkar untuk keuntungan pribadi. Mereka menggoyang Golkar dengan isu Munaslub untuk memaksa Golkar mendukung capres tertentu. Padahal, ditegaskan Melli, Golkar sudah memberikan mandat kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk menentukan arah koalisi menuju Pemilu 2024 mendatang.

“Jadi kalau kita taat pada aturan sebetulnya sudah tidak ada alasan untuk menghembuskan isu Munaslub. Biarkan Ketum menjalankan mandatnya untuk menentukan Capres atau Cawapres dari Partai Golkar. Kalau mau merebut kursi Ketua Umum Golkar nanti sabar saja menunggu Munas pada Desember 2024 mendatang,” kata lawyer yang sudah menekuni dunia hukum selama lebih dari tiga dasawarsa ini.

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Harvard Law School ini juga menegaskan, saat ini yang diperlukan oleh seluruh elemen Golkar adalah bersatu dan kompak mendukung Ketua Umum Airlangga sampai Desember 2024, sebagaimana hasil Munas Golkar tahun 2019 yang diperkuat dengan hasil Rapimnas Golkar 2021.

Oleh sebab itu, founder dari firma hukum Melli Darsa & Co, Advocates & Legal Consultans (MDC) yang kini menjadi PwC Legal Indonesia ini menekankan, seluruh komponen Golkar harusnya bersatu dan menolak wacana Munaslub.

Isu Munaslub ini sengaja diembuskan untuk melemahkan Golkar agar Golkar kalah pada Pemilu 2024.

Pengacara yang fokus pada bidang industri perbankan dan pernah menangani transaksi penting seperti merger 4 bank menjadi Mandiri serta restrukturisasi banyak bank ini menjelaskan, sikap para Ketua dari 38 DPD I Partai Golkar seluruh Indonesia yang menolak Munaslub merupakan langkah taktis dan strategis untuk menjaga soliditas Golkar.

“Suara dari para Ketua DPD I Golkar se-Indonesia ini merupakan suara dari seluruh kader Golkar di Indonesia. Mereka adalah pemilik suara untuk menentukan ada atau tidak adanya desakan untuk Munaslub. Jadi ketika para Ketua DPD I Golkar seluruh Indonesia menolak Munaslub, maka sesungguhnya tidak ada alasan untuk Munaslub,” ujar mantan Ketua Umum Iluni FHUI yang juga Anggota Dewan Pertimbangan Kadin ini.

Ahli hukum yang piawai dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko hukum perbankan agar patuh terhadap aturan ini juga menambahkan, Partai Golkar seharusnya bangga karena memiliki Ketua Umum yang teruji sukses membawa perekonomian Indonesia melewati krisis pasca pandemic Covid-19 dan juga menjaga stabilitas ekonomi di tengah gonjang-ganjing isu kelangkaan energi dan pangan di tingkat global.

“Seharusnya kita bangga memiliki Ketua Umum sekaliber beliau,” kata mantan Wakil Ketua Umum Hukum dan Regulasi Kadin, Dewan Kehormatan HKHPM (Asosiasi Konsultan Hukum Pasar Modal) dan Wakil Ketua Dewan Pakar serta Dewan Panasihat Bidang Pro Bono Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) ini.

@sim