Komisi X DPR Tegaskan Universitas Republik Indonesia Tak Terkait RUU Sisdiknas

Hetifah menekankan bahwa sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dan regulasi nasional menjadi hal yang sangat penting agar pembangunan sektor pendidikan tinggi berlangsung secara terpadu dan memiliki kepastian hukum yang kuat.

Menurutnya, setiap kebijakan strategis di bidang pendidikan seharusnya disusun dalam kerangka pembangunan nasional yang saling mendukung, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan maupun pelaksanaan yang berjalan sendiri-sendiri.

Ia juga menilai koordinasi yang intensif antara DPR dan pemerintah menjadi kunci dalam memastikan arah pembangunan pendidikan nasional tetap konsisten dengan tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Lebih lanjut, Hetifah mengingatkan bahwa pembahasan RUU Sisdiknas bertujuan membangun sistem pendidikan nasional yang komprehensif dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, setiap kebijakan baru, termasuk pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah, idealnya memiliki keterkaitan dengan arah kebijakan nasional agar implementasinya lebih efektif.

Menurutnya, harmonisasi antara kebijakan eksekutif dan regulasi yang disusun DPR akan memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, tenaga pendidik, hingga masyarakat sebagai penerima manfaat layanan pendidikan.

Komisi X DPR RI pun membuka ruang pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah guna memastikan berbagai kebijakan strategis di sektor pendidikan, termasuk rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia, dapat berjalan selaras dengan visi besar pembangunan pendidikan nasional yang sedang dirumuskan melalui RUU Sisdiknas.