Komisi II DPR dan Bawaslu Dorong Masyarakat Jadi Pengawas Partisipatif Pemilu

VISI.NEWS – Komisi II DPR RI bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu. Masa non-tahapan dinilai menjadi momentum yang tepat untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat terkait pengawasan pemilu.

Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Nuryamah dalam kegiatan sosialisasi dan penguatan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang digelar di Kota Sukabumi, Sabtu (8/8/2026).

Nuryamah mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi kemitraan antara Bawaslu dengan Komisi II DPR RI. Salah satu fokusnya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait persiapan menuju tahapan Pemilu 2029.

Menurutnya, edukasi pada masa non-tahapan penting dilakukan agar masyarakat telah memiliki pemahaman ketika tahapan pemilu dimulai. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi hanya mendapatkan sosialisasi mengenai pendidikan politik, tetapi juga memahami berbagai bentuk dugaan pelanggaran pemilu.

Mulai dari dugaan pelanggaran pidana pemilu, administrasi, kode etik, hingga mekanisme pelaporan apabila menemukan dugaan pelanggaran.

"Jadi di masa non-tahapan ini adalah masanya untuk memberikan pemahaman, untuk mengedukasi, atau juga menanam yang nanti hasilnya ataupun memetiknya itu pada tahapan pemilu dan juga pemilihan," ujarnya.

Dia menegaskan, pengawasan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu. Sebab, Bawaslu memiliki keterbatasan sehingga diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan pemilu.

Ia menyebut, salah satu hal yang ditekankan dalam kegiatan tersebut adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, partisipasi yang dimaksud tidak hanya sebatas datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilih.