Keterlibatan Ormas Keagamaan Dalam Izin Tambang Terus Disoal, Hingga Lambang NU jadi Bahan Olokan

VISI.NEWS | BANDUNG - Pernyataan sikap dari Ketua Umum PBNU Gus Yahya soal izin tambang bagi ormas keagamaan mendapat pro kontra dari berbagai pihak. Pasalnya, izin tambang itu masih bergulir menjadi persoalan hangat, bahkan ditolak oleh sejumlah ormas agama lainnya.

Melalui kanal Youtube NU yang disiarkan secara langsung dalam acara Halaqoh Ulama Sikapi Fatwa MUI Terkait Ijtima Ulama Soal Salam Lintas Agama, Selasa (11/6/2024). Gus Yahya merasa butuh dan setuju untuk mengelola tambang, Ia juga merasa karena kondisi keuangan di PBNU sendiri makin melarat.

"Kenapa? karena kita butuh. Jelas kita butuh ini sudah melarat sejak lama, sampai imajinasi kaya aja gak punya. Masa imajinasi untuk mengembangkan sumber daya NU iuran warga,” ucapnya.

Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Iman Zanatul Haeri ikut memberikan pandangan bahwa PBNU seharusnya tetap berada pada kepentingan masyarakat dan dapat selalu dinantikan perannya sebagai pelindung masyarakat.

"Organisasi masa seperti PBNU sangat dinantikan perannya dalam masalah-masalah lingkungan, agraria, juga termasuk konflik masyarakat dengan industri ekstraktif. Saya ingat betul bagaimana masyarakat yang dirugikan dalam beberapa kasus, merasa kuat dan menjalani perjuangan melindungi lingkungan serta hajat hidupnya, karena mendengar pernyataan resmi bahwa PBNU mengkririk pemerintah agar lebih mementingkan mereka, mengutuk, menghimbau dan lainnya,daripada hasrat merusak lingkungan yang berasal dari perusahaan pertambangan contohnya," kata Iman melalui unggahan di akun X @zanatul_91, dilansir VISI.NEWS Kamis (20/6/2024).

Ia mengatakan bahwa momen ini adalah momen paling membahagiakan bagi mereka yang tertekan dan kalah, sebab pembelaan dari PBNU, setidaknya menjadi motivasi bagi para pelindung lingkungan, bahwa mereka berada di jalan yang benar secara religius.

Inilah yang membuat organisasi masa menjadi penguat bagi masyarakat sipil. Daya tawarnya selalu tinggi. Namun jika PBNU memiliki konsesi tambang secara langsung, otomatis keberpihakannya akan condong pada kepentingan koorporasi. Dititik ini, masyarakat kehilangan jaring sosial, yang selama ini menjadi tempat bersandar, baik sebagai kekuatan masyarakat sipil maupun secara individual bahwa mereka didukung oleh para kyai.