Kasus Dugaan Korupsi Iklan Bank BJB: KPK Masih Dalami Aliran Dana ke Ridwan Kamil

Menurut keterangan KPK, proyek pengadaan iklan yang diduga menjadi sumber korupsi ini memiliki nilai total sekitar Rp409 miliar untuk periode 2021–2023. Dari total anggaran ini, diduga hanya sekitar Rp100 miliar yang digunakan sesuai dengan peruntukannya, sementara sisanya diselewengkan. Temuan ini menunjukkan adanya potensi kerugian negara yang cukup besar.

KPK menegaskan bahwa meskipun Ridwan Kamil belum dipanggil untuk memberikan klarifikasi, proses hukum kasus ini akan terus berjalan dengan transparansi. "Kami akan memanggil semua pihak yang terkait dengan kasus ini, termasuk Ridwan Kamil, dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan alat bukti yang ada," ujar Asep, memastikan bahwa proses hukum akan dijalankan tanpa pandang bulu.

Hingga kini, Ridwan Kamil belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan yang beredar. Publik pun menanti apakah mantan Gubernur Jawa Barat tersebut akan datang langsung untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi ini atau memilih menunggu proses hukum yang tengah berlangsung.

Kasus ini semakin menjadi perhatian karena dugaan keterlibatan Ridwan Kamil, seorang tokoh politik yang cukup populer di Jawa Barat. Jika terbukti terlibat, dampaknya tidak hanya berpotensi merusak reputasi pribadi Ridwan Kamil, tetapi juga dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMD, khususnya Bank BJB, yang selama ini dianggap sebagai institusi yang transparan dan terpercaya.

Selain itu, Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Jawa Barat, Nana S. Hadiwinata, turut menyampaikan keprihatinannya terhadap kasus ini dan mendesak KPK untuk segera menindaklanjuti perkara ini dengan lebih serius. "Kami berharap KPK segera mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum dalam kasus ini," ujar Nana dalam keterangannya pada Kamis (27/2/2025).

Nana juga menegaskan bahwa GNPK-RI Jawa Barat akan terus melakukan pengawalan terhadap jalannya kasus ini agar tidak ada intervensi atau pelemahan proses hukum. "Kita semua menginginkan transparansi, dan KPK harus segera memberikan kepastian hukum kepada publik," tegasnya. GNPK-RI berharap KPK dapat segera mengungkap siapa saja pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini dan membawa mereka ke meja hijau.