Kang DS: Program KDKMP Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

VISI.NEWS | KAB. BANDUNG - Bupati Bandung Dadang Supriatna merampungkan rangkaian roadshow kunjungan kerja sekaligus rapat koordinasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di 31 kecamatan Kabupaten Bandung.

Kegiatan roadshow pertama dilaksanakan di Kecamatan Rancabali dan terakhir dilaksanakan di Kecamatan Pacet dan Kertasari pada Rabu (15/10/2025), sebagai bentuk upaya memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa.

Dalam setiap kunjungan, Bupati Bandung yang akrab disapa Kang DS itu didampingi Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung Dindin Syahidin bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), setiap pertemuan menghadirkan para Kepala Desa, Ketua Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Ketua BUMDes dan Ketua BPD di masing-masing desa maupun kelurahan. Kang DS menjelaskan, program strategis nasional KDKMP lahir berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan sekaligus membangkitkan produktivitas masyarakat. Ia menegaskan, KDKMP memiliki hubungan erat dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Hubungan KDKMP dengan MBG (Makan Bergizi Gratis) sangat erat kaitannya. KDKMP untuk mendorong atau supporting program Makan Bergizi Gratis, yang merupakan program Pak Presiden yang saat ini sudah berjalan, walaupun belum 100 persen," kata Kang DS saat menyampaikan arahannya di Aula Kecamatan Pacet, Rabu sore.

Selain program MBG, Kang DS juga menyoroti program Sekolah Rakyat yang diberikan kepada masyarakat Indonesia yang masuk desil satu dan dua.

"Bagi masyarakat yang betul-betul miskin ekstrem," katanya.

Ia menyebut, Kabupaten Bandung telah memiliki rintisan Sekolah Rakyat setingkat SMP dan SMA yang berlokasi di kawasan Stadion Si Jalak Harupat.

"Bagi siswa dan siswi yang sekolah di Sekolah Rakyat, semuanya ditanggung pemerintah dan gratis. Apabila orang tuanya belum memiliki rumah, maka langsung diberikan rumah oleh pemerintah. Apabila orang tuanya belum punya pekerjaan, maka dilatih untuk bisa menjadi profesional. Setelah dilatih, kemudian tidak punya modal usaha, maka dibiayai oleh pemerintah. Itu program Sekolah Rakyat," tuturnya.