Jangan Hanya Siapkan Harga Tanah, Ini yang Perlu Pembeli dan Penjual Perhitungkan

Pembayaran BPHTB dilakukan kepada pemerintah daerah melalui perangkat daerah atau kanal pembayaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Besaran dan mekanisme pembayarannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan daerah masing-masing.

Sementara itu, penjual memiliki kewajiban membayar Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diperoleh dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pembayaran PPh tersebut dilakukan ke kas negara melalui kanal pembayaran resmi yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Ketentuan mengenai PPh atas pengalihan hak tanah dan bangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta perubahannya.

Pemahaman mengenai pembagian kewajiban antara pembeli dan penjual dinilai penting untuk menghindari kesalahpahaman dalam transaksi. Selain mempersiapkan dana untuk harga tanah atau bangunan, para pihak juga perlu menghitung biaya pajak yang timbul dalam proses jual beli.

Dengan dokumen, persyaratan, dan kewajiban pembayaran yang telah disiapkan sejak awal, proses peralihan hak diharapkan dapat berjalan lebih lancar dan sesuai dengan target penyelesaian.

Persiapan yang matang juga menjadi salah satu faktor penting agar proses administrasi pertanahan tidak tertunda. Setelah seluruh berkas dan biaya transaksi terpenuhi secara lengkap, proses peralihan hak atas tanah dan bangunan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahkan berpotensi lebih cepat dari target waktu pelayanan.