Jangan Hanya Siapkan Harga Tanah, Ini yang Perlu Pembeli dan Penjual Perhitungkan

VISI.NEWS – Masyarakat yang akan melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan perlu mempersiapkan lebih dari sekadar dana untuk harga objek yang akan diperjualbelikan. Sebab, terdapat sejumlah kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh penjual maupun pembeli sebelum proses peralihan hak dapat diselesaikan.

Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjelaskan, terdapat dua kewajiban pajak utama dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan.

Kewajiban tersebut terdiri atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menjadi kewajiban pembeli dan Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dibayarkan oleh penjual.

Direktur Jenderal PHPT, Asnaedi, mengatakan pemahaman mengenai kewajiban pajak perlu dilakukan sejak awal agar proses jual beli dan peralihan hak tidak terhambat karena persyaratan maupun pembayaran biaya transaksi belum lengkap.

“Dalam jual beli, sebelum pengecekan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pembuatan Akta Jual Beli (AJB), masyarakat harus mengetahui bahwa penjual memiliki kewajiban membayar PPh, sedangkan pembeli perlu membayar BPHTB,” ujar Asnaedi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Asnaedi menegaskan, BPHTB dan PPh bukan merupakan pembayaran yang dilakukan kepada Kantor Pertanahan. Kedua pajak tersebut dibayarkan melalui instansi dan kanal resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pajak ini menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam ketentuan tersebut, perolehan hak atas tanah dan bangunan melalui mekanisme jual beli termasuk salah satu objek BPHTB. Pihak yang memperoleh hak, baik orang pribadi maupun badan, menjadi wajib pajak BPHTB.

Pembayaran BPHTB dilakukan kepada pemerintah daerah melalui perangkat daerah atau kanal pembayaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Besaran dan mekanisme pembayarannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan daerah masing-masing.

Sementara itu, penjual memiliki kewajiban membayar Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diperoleh dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pembayaran PPh tersebut dilakukan ke kas negara melalui kanal pembayaran resmi yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Ketentuan mengenai PPh atas pengalihan hak tanah dan bangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta perubahannya.

Pemahaman mengenai pembagian kewajiban antara pembeli dan penjual dinilai penting untuk menghindari kesalahpahaman dalam transaksi. Selain mempersiapkan dana untuk harga tanah atau bangunan, para pihak juga perlu menghitung biaya pajak yang timbul dalam proses jual beli.

Dengan dokumen, persyaratan, dan kewajiban pembayaran yang telah disiapkan sejak awal, proses peralihan hak diharapkan dapat berjalan lebih lancar dan sesuai dengan target penyelesaian.

Persiapan yang matang juga menjadi salah satu faktor penting agar proses administrasi pertanahan tidak tertunda. Setelah seluruh berkas dan biaya transaksi terpenuhi secara lengkap, proses peralihan hak atas tanah dan bangunan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahkan berpotensi lebih cepat dari target waktu pelayanan.