Iran Tegaskan Garis Merah di Tengah Gejolak Internal: Israel dan Pangkalan AS Diancam Jadi Sasaran

VISI.NEWS | BANDUNG - Pemerintah Iran mengirimkan sinyal keras ke luar negeri di saat tekanan dari dalam negeri semakin meningkat. Gelombang demonstrasi anti-pemerintah yang belum mereda justru dibarengi dengan peringatan terbuka Teheran terhadap kemungkinan serangan militer dari Amerika Serikat dan Israel.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian menilai situasi yang terjadi di negaranya bukan semata persoalan domestik. Dalam wawancara yang disiarkan televisi pemerintah pada Minggu, ia menuding adanya campur tangan asing yang sengaja memperkeruh kondisi Iran.

“Amerika Serikat dan Israel berupaya menabur kekacauan dan ketidaktertiban di Iran dengan memerintahkan terjadinya kerusuhan,” kata Pezeshkian.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam aksi kekerasan. “Rakyat harus menjauhkan diri dari para perusuh dan teroris,” ujarnya.

Peringatan lebih tegas disampaikan Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf di tengah ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut opsi serangan militer jika Iran menindak para demonstran. Dalam pidatonya di parlemen, Minggu (11/1/2026), Qalibaf menyatakan bahwa setiap serangan terhadap Iran akan dibalas secara langsung.

“Mari kita perjelas: Jika terjadi serangan terhadap Iran, wilayah pendudukan Israel serta semua pangkalan dan kapal Amerika Serikat akan menjadi target sah kami,” kata Qalibaf.

Pernyataan tersebut muncul ketika Iran masih berada dalam bayang-bayang konflik bersenjata 12 hari dengan Israel dan Amerika Serikat pada Juni 2025 lalu. Dalam konflik itu, fasilitas nuklir Iran dibom oleh Amerika Serikat setelah Israel melancarkan serangan mendadak. Ratusan warga sipil, komandan militer, dan ilmuwan Iran dilaporkan tewas. Iran kemudian membalas dengan meluncurkan ratusan rudal balistik ke wilayah Israel yang menewaskan puluhan orang.

Di dalam negeri, situasi semakin kompleks akibat krisis ekonomi yang dipicu sanksi Barat. Sejak akhir Desember, demonstrasi besar-besaran kembali terjadi dan menjadi yang terbesar sejak gelombang protes 2022–2023 pascakematian Mahsa Amini dalam tahanan.