Gabbard Bubarkan Satgas Intelijen Kontroversial di Tengah Sorotan Politik dan Isu Pemilu AS

VISI.NEWS | BANDUNG — Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat, Tulsi Gabbard, pada 10 Februari 2026 mengumumkan bahwa ia telah menghentikan operasional satuan tugas internal yang selama setahun terakhir menjadi pusat perdebatan politik di Washington. Keputusan itu menandai berakhirnya perjalanan Director’s Initiatives Group (DIG), tim yang awalnya dibentuk untuk mempercepat proyek prioritas tinggi namun kemudian dituding sebagai alat politik pemerintahan Presiden Donald Trump.

DIG dibentuk dengan misi yang, menurut Gabbard, bertujuan menghapus politisasi di lingkungan badan intelijen. Namun sejumlah anggota Kongres dan pengamat menilai kelompok tersebut justru menjalankan agenda partisan. Menanggapi hal itu, Gabbard menegaskan pembubaran DIG sudah sesuai rencana awal.

“Director’s Initiatives Group dibentuk sebagai upaya sementara untuk mempercepat sumber daya dalam menyelesaikan proyek-proyek prioritas tinggi dengan tenggat waktu dekat, termasuk Perintah Eksekutif Presiden,” ujar Gabbard kepada Reuters.

“Kami tetap menjalankan misi dengan memaksimalkan keahlian mereka yang sebelumnya ditugaskan sementara di DIG dengan menempatkan mereka di tim-tim lain di ODNI.”

Kantor Direktur Intelijen Nasional (ODNI) membantah pembubaran ini terkait kesalahan operasional. Juru bicara lembaga tersebut menegaskan bahwa DIG memang sejak awal tidak dirancang permanen.

Meski demikian, dua sumber yang mengetahui situasi internal menyebut sejumlah langkah kontroversial ikut memengaruhi keputusan tersebut. Salah satunya adalah dugaan bahwa DIG pernah mengaitkan seorang pekerja keamanan federal dengan kasus bom pipa di dekat kantor Partai Demokrat dan Republik menjelang kerusuhan Gedung Capitol pada 6 Januari 2021. Tuduhan itu dibantah ODNI.

“Badan ini memiliki kewajiban hukum untuk menindaklanjuti laporan dari whistleblower, dan penasihat hukum kami terlibat dalam proses tersebut,” kata juru bicara ODNI.

Sejak awal, struktur DIG menuai perhatian Kongres karena dinilai kurang transparan. Undang-undang yang disahkan pada Desember 2025 mewajibkan Gabbard menyerahkan laporan rahasia mengenai kepemimpinan, jumlah staf, dan praktik perekrutan DIG. Tenggat waktu laporan itu terlewat, tetapi ODNI menyatakan informasi tetap akan disampaikan.