Farhan Ancam Segel Six Nine Padel Terkait Penebangan 10 Pohon

Pemangkasan diduga dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang pada dini hari sehingga tidak terdeteksi aparat kewilayahan. Dari hasil peninjauan di lokasi, batang-batang pohon yang telah dipangkas tampak dicor menggunakan semen, sementara bagian sekitarnya ditutupi tanaman berukuran lebih kecil.

Mengetahui kejadian itu, Farhan langsung mendatangi lokasi dan menyatakan kemarahannya. Ia menegaskan akan membawa kasus tersebut ke ranah pidana.

"Saya marah sekali. Ini akan kita pidanakan. Menurut kabar sudah ada orang yang pangkas ini, nanti kita akan pidana dulu," kata Farhan saat meninjau lokasi, Jumat (31/7/2026).

Farhan mengatakan, dugaan pelanggaran tersebut dapat dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena bertentangan dengan aturan mengenai perlindungan pohon di ruang publik. Ia juga memastikan pihak pengelola Six Nine Padel akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

Menurutnya, Pemerintah Kota Bandung telah menindak tegas pelaku penebangan pohon ilegal. Sepanjang Februari hingga Juni 2026, Satpol PP Kota Bandung menjatuhkan denda total Rp100 juta kepada lima pelaku penebangan pohon secara sembarangan, dengan besaran denda antara Rp10 juta hingga Rp60 juta per kasus.

"Ini sudah ada moratoriumnya oleh Gubernur Jabar (Dedi Mulyadi), maka saya akan angkat ke beliau juga untuk pemidanaan terhadap pelanggaran berat. Untuk pohonnya ini sementara kita segel dulu," paparnya.

Berdasarkan laporan yang diterima, usia pohon-pohon yang dipangkas tersebut telah mencapai lebih dari lima tahun. Farhan menyesalkan tindakan itu karena dinilai mengurangi ruang hijau yang memiliki manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

Ia memastikan Pemerintah Kota Bandung akan menanam kembali pohon-pohon yang telah dipangkas. Namun, proses penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan maupun memerintahkan pemangkasan tetap menjadi prioritas.

"Pokoknya harus disanksi berat," pungkas Farhan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung, Luthfi Firdaus, menegaskan bahwa penebangan maupun pemangkasan pohon di ruas jalan provinsi wajib memperoleh izin dari Gubernur Jawa Barat sesuai Surat Edaran Nomor 46.KH.06.03/ASDA EKBANG.

“Tidak boleh melakukan penebangan maupun pemangkasan pohon di ruas jalan provinsi. Jika akan dilakukan penebangan atau pemangkasan, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Gubernur Jawa Barat. Dan apabila dalam kondisi darurat pohon harus ditebang dan tidak sempat melapor, maka setelah penanganan di lapangan dilakukan, hasilnya wajib dilaporkan kepada Gubernur,” ujar Luthfi.

Ia menjelaskan, sejumlah ruas jalan provinsi di Kota Bandung, seperti Jalan Pajajaran, Jalan Setiabudi, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Buah Batu, masuk dalam cakupan kebijakan tersebut. Untuk setiap usulan pemangkasan atau penebangan pohon di ruas jalan provinsi, pemerintah kota akan mengarahkan pemohon kepada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangannya.

“Jika nanti ada usulan pemangkasan atau penebangan di ruas jalan provinsi, akan kami arahkan sesuai kewenangan ke Dinas Bina Marga Provinsi sebagaimana isi surat edaran,” ujar Luthfi.