DPR Soroti Sistem Perlindungan Anak Usai Tragedi Siswa SD di Ngada

VISI.NEWS | NGADA — Tragedi meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), memicu respons cepat dari DPR. Komisi X DPR memastikan akan memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti guna meminta penjelasan sekaligus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan.

Kasus yang menimpa YBS (10), siswa kelas IV, dinilai bukan sekadar peristiwa personal, melainkan alarm keras bagi negara dalam menjamin hak anak atas pendidikan yang aman dan layak. DPR menilai perlu ada penelusuran menyeluruh, mulai dari kondisi sekolah hingga dukungan sosial yang diterima siswa.

“Ya tentu. Mendikdasmen selaku penanggung jawab tertinggi yang diberikan oleh Presiden harus segera mengambil langkah nyata, langkah cepat untuk mengatasi persoalan ini,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Pemanggilan tersebut dijadwalkan secepatnya. Komisi X ingin memastikan ada penanganan konkret, bukan sekadar respons administratif. DPR juga ingin mengetahui apakah ada faktor struktural seperti akses bantuan pendidikan, dukungan psikososial, atau kondisi ekonomi keluarga yang luput dari perhatian.

“Minggu depan insyaallah,” kata Lalu.

Ia menegaskan bahwa setiap anak dijamin undang-undang untuk memperoleh pendidikan, sehingga peristiwa ini tidak bisa dipandang sebagai kasus terpisah dari tanggung jawab negara.

“Kejadian yang menimpa siswa kita yang ada di NTT ini tamparan keras. Ini salahnya di mana? Apakah sekolah tidak menyalurkan, apakah sekolah tersebut belum menerima dana BOS, atau kondisinya seperti apa, inilah yang harus kita evaluasi bersama,” ujarnya.

Di sisi lain, aparat kepolisian daerah juga bergerak melakukan pendalaman. Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko menyatakan telah memerintahkan jajaran di tingkat kabupaten untuk mendatangi keluarga korban dan memastikan penanganan berjalan dengan empati.